‎Pemprov DKI Tetapkan SOP Penanganan Banjir Libatkan Lintas Sektor dan Perpanjang OMC

‎

‎Rapat tersebut mengevaluasi penanganan banjir yang terjadi pada 12, 18, dan 22 Januari 2026, sekaligus menyusun langkah antisipatif menghadapi potensi banjir ke depan.

‎

‎"Rapat ini difokuskan untuk mengevaluasi kejadian banjir yang telah terjadi sekaligus mempersiapkan langkah antisipasi ke depan. Dari hasil rapat, kami menyepakati sejumlah kebijakan yang kemudian dirumuskan menjadi SOP penanganan banjir di DKI Jakarta," ujar Pram.

‎

‎Ia menjelaskan, SOP penanganan banjir melibatkan seluruh unsur perangkat daerah dan pemerintah wilayah agar penanganan dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh. Gubernur juga meminta Sekretaris Daerah memastikan mekanisme pengawasan dan evaluasi berjalan lebih efektif.

‎

‎"Kami melibatkan Dinas Sumber Daya Air, para wali kota dan bupati, serta perangkat daerah lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Bina Marga. Dengan kolaborasi ini, penanganan banjir dilakukan secara terintegrasi, bukan parsial," jelasnya.

‎

‎Sebelum memimpin rapat, Pram meninjau langsung Kali Cakung Lama. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah titik penyempitan atau bottleneck aliran sungai yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya banjir.

‎

‎Ia menyatakan, secara prinsip menyetujui dilakukannya normalisasi sungai, termasuk Kali Cakung Lama, meski diakui langkah tersebut tidak mudah karena membutuhkan biaya besar serta melibatkan penataan kawasan dan relokasi warga terdampak.

‎

‎"Normalisasi memang tidak populer karena harus memindahkan warga dan menyiapkan rumah susun, tetapi langkah ini harus dilakukan demi kepentingan jangka panjang Jakarta," tuturnya.

‎

‎Pemprov DKI juga memperpanjang pelaksanaan OMC berdasarkan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Perpanjangan dilakukan menyusul curah hujan ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. 

‎

Puncak curah hujan tercatat pada 18 Januari 2026 dengan intensitas mencapai 267 milimeter per hari.

‎

‎OMC yang semula dijadwalkan berakhir pada 23 Januari 2026 diperpanjang hingga 27 Januari 2026 guna menekan potensi hujan ekstrem lanjutan.

‎

‎Untuk meminimalkan dampak banjir terhadap aktivitas masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga menerbitkan kebijakan work from home (WFH) dan school from home (SFH). Selain itu, anggaran penanganan pengungsi telah disiapkan melalui seluruh organisasi perangkat daerah, terutama Dinas Sosial, guna mengantisipasi kebutuhan warga terdampak banjir. ***