Komisi IV DPR Pasang Badan Awasi MBG, Tegas Tolak Penyimpangan Anggaran

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial, melainkan kebijakan strategis negara dalam membangun fondasi sumber daya manusia unggul.

Firman Soebagyo menyebut program tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap masa depan pendidikan nasional.

Menurut Firman, negara tidak boleh setengah hati dalam memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi. Ia menilai kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari faktor kesehatan dan kecukupan gizi peserta didik.

“Mustahil kita menuntut prestasi tinggi jika kebutuhan paling mendasar anak-anak, yakni asupan gizi, diabaikan. MBG adalah jawaban konkret. Ini langkah progresif yang harus kita kawal bersama,” tegas politisi senior Partai Golkar itu, Senin (2/3/2026).

Firman menyampaikan bahwa berbagai kajian ilmiah telah membuktikan keterkaitan langsung antara kecukupan gizi dengan perkembangan kognitif, daya konsentrasi, serta capaian akademik jangka panjang.

Karena itu, ia memandang MBG sebagai kebijakan berbasis sains sekaligus solusi riil atas persoalan ketimpangan kualitas pendidikan.

“Program ini memperkuat imunitas, menjaga konsistensi kehadiran siswa di sekolah, dan meningkatkan fokus belajar. Dengan kata lain, ini investasi strategis untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif,” ujar anggota Baleg DPR ini.

Sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman juga menyoroti pengalokasian APBN untuk MBG sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menyiapkan generasi emas Indonesia. Ia menolak anggapan bahwa program tersebut menjadi beban fiskal.

“Belanja negara di sektor ini bukan pemborosan. Ini investasi jangka panjang. Negara sedang menanam untuk masa depan, bukan sekadar membelanjakan anggaran,” katanya.

Namun demikian, Firman mengingatkan bahwa besarnya anggaran harus diiringi tata kelola yang disiplin dan transparan. Ia memperingatkan agar program unggulan ini tidak tercoreng oleh praktik penyalahgunaan atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

“Pengawasan harus ketat, akuntabel, dan tanpa kompromi. Jangan sampai niat baik negara dirusak oleh kelalaian atau penyimpangan. Komisi IV DPR RI akan menjalankan fungsi kontrol secara maksimal,” tandas legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.

Firman memastikan DPR akan berdiri di garda depan dalam mengawal pelaksanaan MBG agar benar-benar menyentuh siswa yang membutuhkan dan menghasilkan dampak konkret bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

“Tujuan kita jelas: anak-anak Indonesia sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global. MBG bisa menjadi kebijakan strategis yang menentukan arah masa depan bangsa, asalkan dijalankan dengan disiplin dan integritas,” pungkasnya. ***