LP2AD Usulkan Pram Terapkan Presensi per Dua Jam Cegah ASN Keluyuran Saat WFH

 

Victor menilai, mekanisme presensi berkala ini penting, terutama karena penerapan WFH dilakukan pada hari Jumat. Ia mengkhawatirkan adanya potensi ASN yang justru memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian atau bahkan keluar kota.

 

"Presensi setiap dua jam dapat menjadi alat kontrol yang efektif agar ASN tetap menjalankan tugasnya secara disiplin dan tidak menyalahgunakan fleksibilitas WFH," kata Victor, Kamis (2/4/2026).

 

Menurutnya, kebijakan ini sekaligus menjaga akuntabilitas kinerja ASN tanpa harus mengorbankan fleksibilitas kerja yang telah diberikan pemerintah.

 

Victor berharap, penerapan WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh nasional dalam upaya efisiensi energi, khususnya pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tanpa menurunkan produktivitas kerja.

 

"Jika diawasi dengan baik, WFH bisa menjadi solusi efisien dalam mengurangi mobilitas harian yang berdampak langsung pada penghematan BBM dan penurunan emisi. Masih ada waktu untuk menyusun regulasi turunan karena Jumat besok itu libur nasional, termasuk pemberian sanksi bagi ASN yang keluyuran atau menggunakan fake GPS," tegasnya.

 

Terkait ASN yang melaksanakan tugas pelayanan, seperti di sektor kesehatan hingga Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Victor menginginkan agar Pram dapat memberikan insentif atau reward khusus karena mereka tidak bisa melaksanakan WFH.

 

"Saya kira ini penting juga untuk memenuhi rasa keadilan dan menjaga semangat ASN yang tetap harus bekerja Work From Office atau dilapangan dan tidak bisa WFH," bebernya.

 

Victor memberikan apresiasi terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang telah lebih dulu mendorong penggunaan transportasi umum bagi pegawai setiap hari Rabu.

 

Victor menyebut, langkah tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dalam penghematan energi, baik dari sisi penggunaan BBM maupun konsumsi listrik.

 

'Kebijakan transportasi umum setiap hari Rabu menunjukkan bahwa Pemprov DKI sudah memiliki visi jangka panjang dalam efisiensi energi. Ini patut diapresiasi dan diperkuat dengan kebijakan lain yang sejalan," ungkapnya.

 

Ia menambahkan, kombinasi kebijakan seperti WFH terkontrol dan penggunaan transportasi publik dapat menjadikan Jakarta sebagai role model dalam pengelolaan energi dan tata kelola pemerintahan yang modern.

 

"Saya juga mendorong agar Pemprov DKI juga semakin memperbanyak penggunaan kendaraan ramah lingkungan," pungkas Victor. ***