FPPJ Sebut Pram Pasti Sudah Waspadai Potensi Penyalahgunaan AI Saat WFH

 

"Dengan perkembangan teknologi saat ini, sangat memungkinkan seseorang memanfaatkan AI untuk memanipulasi laporan kegiatan. Misalnya, membuat foto seolah-olah sedang bekerja di lokasi tertentu atau menghadiri rapat, padahal faktanya tidak demikian," kata Rian, Jumat (10/4/2026).

 

Ia menambahkan, fenomena ini bukan sekadar potensi, melainkan sudah mulai terlihat di berbagai sektor. Contohnya, di Kelurahan Kalisari dan Kecamatan Mampang Prapatan. Untuk itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan WFH yang sejatinya bertujuan untuk efisiensi dan penghematan energi.

 

Rian menegaskan, pemerintah daerah perlu memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti memanipulasi laporan kehadiran atau kinerja selama menjalankan WFH.

 

"Jika ditemukan ASN yang memalsukan laporan keberadaan atau aktivitas kerja dengan bantuan AI, maka harus ada sanksi tegas. Ini penting untuk menjaga integritas dan memastikan kebijakan WFH berjalan sesuai semangat penghematan energi tanpa mengurangi produktivitas," tegasnya.

 

Rian juga menyoroti potensi penyalahgunaan teknologi AI dalam pelaporan pelaksanaan kebijakan hari Rabu menggunakan transportasi umum bagi pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

 

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi bukti berupa foto atau dokumentasi yang seolah-olah menunjukkan pegawai menggunakan transportasi umum, padahal tidak sesuai kenyataan.

 

"Penggunaan AI untuk membuat laporan palsu, termasuk bukti penggunaan transportasi umum harus diwaspadai. Jangan sampai kebijakan yang baik justru disalahgunakan hanya untuk memenuhi formalitas administrasi," ucapnya.

 

Untuk itu, FPPJ mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan pelaporan kinerja ASN, termasuk pemanfaatan teknologi yang lebih akurat dan sulit dimanipulasi.

 

"Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, baik dari sisi sistem, pengawasan, maupun budaya kerja. Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, bukan justru membuka celah penyimpangan," pungkas Rian.