Legislator Nabilah Soroti Anggaran Fasilitas Posyandu di Jakarta

 

"Saya mempertanyakan apakah di setiap SKPD ada penganggaran khusus untuk fasilitas Posyandu? Sebab, fakta di lapangan untuk kebutuhan ini justru terjadi saling dilempar antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, hingga kecamatan," kata Nabilah yang juga Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPMRD) DPW PKS DKI Jakarta melalui keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

 

Nabilah menjelaskan, kondisi ini berpotensi melemahkan peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di tingkat lingkungan. Padahal, Posyandu memiliki peran strategis dalam memastikan pemantauan gizi dan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

 

"Jangan sampai ibu-ibu kader yang memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan masyarakat justru melempem karena tidak didukung fasilitas yang memadai. Ini bisa melemahkan sistem pelayanan dasar kita," tegasnya.

 

Ia berharap, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Kota Jakarta Selatan dapat menjadi momentum perbaikan dalam perencanaan anggaran, khususnya untuk memastikan kebutuhan Posyandu masuk sebagai prioritas lintas sektor. 

 

Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara Dinas Kesehatan dengan perangkat daerah lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab.

 

"Ke depan ini harus menjadi konsen bersama. Integrasi antardinas harus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat seperti Posyandu tidak lagi terabaikan," ujarnya.

 

Nabilah menilai, pembenahan sistem penganggaran dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat di Jakarta.

 

"Layanan kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus kira prioritaskan. Selain Posyandu untuk Balita atau anak, di Jakarta ini juga ada Posyandu Lansia. Semua fasilitas atau kebutuhannya harus betul-betul diperhatikan," pungkas Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta ini. ***