Gencatan Senjata Gagal Redam Konflik Kapal Militer AS Cegat Belasan Armada Iran

JAKARTA - Pasukan militer Amerika Serikat bersikeras melanjutkan pengepungan maritim terhadap seluruh armada yang keluar masuk wilayah pesisir Iran. Langkah pengawasan ketat ini memicu ancaman balasan dari otoritas Teheran untuk memutus akses rute vital perdagangan energi global.

Kepala Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, memastikan operasi di perairan tersebut tidak akan dikendurkan. Pasukan gabungan memiliki kapasitas penuh untuk menjaga batas laut Timur Tengah dalam waktu yang tidak ditentukan.

"Kami mengawasi setiap kapal Iran di setiap pelabuhan, titik," tegas Laksamana Brad Cooper kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Pemerintah Iran sebenarnya sempat mengumumkan pembukaan Selat Hormuz sejalan dengan momen gencatan senjata, Jumat (17/4/2026). Namun, Presiden AS, Donald Trump, menolak menarik mundur pasukannya dan menyatakan blokade tetap berlaku hingga kesepakatan utuh antara Washington dan Teheran tercapai.

Sejak penutupan jalur diberlakukan Senin lalu, armada Paman Sam mencatat banyak insiden penerobosan. Sebanyak 19 kapal dilaporkan berusaha menembus batas, namun terpaksa putar balik kembali ke pelabuhan usai mendapat peringatan dari militer Amerika.

"Tidak ada kapal yang telah atau akan menghindari pasukan AS," papar Cooper melansir laporan Al Arabiya, Sabtu (18/4/2026).

Pihak militer terus melakukan pemantauan intensif terhadap sejumlah kapal yang dinilai memancing perhatian. Pengawasan ekstra ini mencakup pergerakan armada di dalam maupun di luar garis batas pengepungan laut.

Sikap pantang mundur Washington langsung memantik reaksi balasan. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melontarkan peringatan keras terkait penutupan akses perairan yang biasa dilalui seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia tersebut.

"Dengan berlanjutnya blokade, Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka," tulis Mohammad Bagher Ghalibaf melalui akun media sosial X mengutip AFP.

Ghalibaf menambahkan bahwa seluruh pelayaran yang ingin melintasi perairan strategis tersebut mutlak membutuhkan izin resmi dari otoritas Iran.***