Pansus DPRD DKI Dorong Warga Pilah Sampah dari Rumah, Sarpras Disiapkan

‎

‎"Pelibatan masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi sampah dari sumber. Artinya dari lingkungan kita sendiri," kata Judistira di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/5/2026).

‎

‎Ia menjelaskan, dalam pembahasan Pansus turut melibatkan jajaran pemerintah kota/kabupaten, mulai dari wali kota, camat, lurah hingga kader dasawisma. Dari hasil pembahasan tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

‎

‎Pansus telah mencatat berbagai kebutuhan tersebut dan akan merekomendasikannya kepada Gubernur DKI Jakarta. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyediaan tempat sampah terpilah bagi warga.

‎

‎"Ini akan kami sinkronkan dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta untuk dianggarkan secara khusus, termasuk kebutuhan tong sampah agar masyarakat bisa memilah sejak dari rumah," ujarnya.

‎

‎Judistira menekankan pentingnya edukasi teknis kepada masyarakat terkait pemilahan sampah menjadi organik, anorganik, dan residu. Menurutnya, sampah anorganik masih memiliki nilai guna karena dapat dikelola melalui bank sampah atau fasilitas pengolahan seperti RDF (Refuse Derived Fuel).

‎

‎Sementara itu, sampah organik diharapkan dapat dipilah dan diolah lebih lanjut di tingkat masyarakat. Adapun residu merupakan jenis sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dan selama ini masih dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

‎

‎"Ini perlu dimasifkan sosialisasinya, baik melalui media sosial maupun televisi, agar masyarakat paham mana yang organik dan non-organik," ucap dia.

‎

‎Judistira menilai, pendekatan lama berupa imbauan membuang sampah pada tempatnya sudah tidak lagi memadai. Sebab, kondisi TPST Bantargebang kini sudah mengalami kelebihan kapasitas.

‎

‎"Kita tidak bisa lagi hanya sekadar tertib buang sampah. Bantargebang sudah tidak mampu menampung. Perlu gerakan bersama dari seluruh stakeholder, dari RT, RW hingga pemerintah," tegasnya.

‎

‎Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 60 juta ton timbunan sampah lama di Bantargebang yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

‎

‎Dalam kesempatan yang sama, Judistira menilai, wilayah Kepulauan Seribu relatif lebih maju dalam pengelolaan sampah karena telah memiliki fasilitas TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle). Dengan jumlah sampah yang lebih kecil, wilayah tersebut diharapkan mampu mengelola sampahnya secara mandiri, sehingga hanya menyisakan residu.

‎

‎Ke depan, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste-to-energy di dua titik. Dengan adanya fasilitas ini, residu diharapkan tidak lagi dibuang ke Bantargebang, melainkan dapat diselesaikan di dalam wilayah DKI.

‎

‎Untuk mengoptimalkan gerakan pilah sampah dari rumah, Pansus meminta keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pegiat lingkungan dan influencer.

‎

‎"Perlu keterlibatan semua pihak, termasuk anak muda dan influencer untuk memassifkan kampanye ini. Bahkan aspek rumah tangga seperti peran asisten rumah tangga juga perlu disasar," ungkap Judistira.

‎

‎Ia menegaskan, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta. Selama ini, kata dia, warga merasa persoalan sampah selesai karena dikirim ke Bantargebang.

‎

‎"Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus mengelola sampah kita sendiri agar Jakarta bisa lebih bersih dan berkelanjutan," pungkasnya. ***