Legislator Nabilah Ingin Kantor Pemerintah Jadi Teladan Gerakan Pilah Sampah

‎

‎"Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dulu menjadi contoh. Jangan sampai kampanye gerakan kuat, tetapi praktik di lapangan belum konsisten," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

‎

‎Menurut dia, budaya memilah sampah harus dimulai dari lingkungan birokrasi, termasuk di kantor kelurahan, kecamatan, hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia menilai, pemerintah perlu menunjukkan standar yang nyata agar kampanye tersebut memiliki legitimasi di mata publik.

‎

‎Politisi muda PKS itu juga menyoroti persoalan sampah Jakarta yang hingga kini masih bertumpu pada penanganan di hilir, khususnya di TPST Bantargebang. Padahal, menurut dia, akar persoalan justru berada di hulu yang dimaknai belum optimalnya pemilahan sejak dari sumber.

‎

‎"Selama sampah dari rumah masih tercampur, maka beban di hilir akan terus menumpuk. Jakarta tidak bisa terus mengandalkan Bantargebang, ini momentum, kita manfaatkan dengan berbagai cara solutif supaya masalah sampah bisa selesai di hulu," ungkapnya.

‎

‎Nabilah meminta gerakan wajib pilah sampah dibarengi dengan pengawasan, fasilitas pendukung, serta evaluasi berkala di lingkungan pemerintahan. Ia menegaskan perubahan perilaku tidak akan berjalan efektif tanpa keteladanan dari pemerintah sendiri.

‎

‎"Pemerintah harus hadir bukan hanya lewat imbauan, tetapi lewat contoh nyata. Dari kantor pemerintahan dulu, baru masyarakat akan percaya dan ikut bergerak," pungkasnya. ***