Putri Presiden Keempat Kecewa Lihat Mundurnya Nilai Perjuangan Reformasi

JAKARTA – Banyaknya tokoh pergerakan mahasiswa 1998 yang kini masuk ke dalam lingkar kekuasaan pemerintah mendapat sorotan tajam. Putri Presiden keempat RI, Inayah Wulandari Wahid menyinggung hilangnya suara kritis para aktivis seiring mundurnya nilai-nilai demokrasi saat ini.

Pernyataan ini mencuat sebagai respons atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, November tahun lalu. Keputusan ini dinilai mengkhianati semangat rakyat yang menumbangkan Orde Baru.

"Dulu banyak dari mereka yang hilang di jalanan pada saat menyuarakan suara rakyat. Sekarang mereka hilang di dalam istana," paparnya dalam siaran podcast di YouTube Dian Andryanto, Sabtu (16/5/2026).

Penganugerahan gelar tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, 10 November 2025, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. Acara itu juga menetapkan Abdurrahman Wahid dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. Meski demikian, rekam jejak pemerintahan Orde Baru yang sarat pelanggaran HAM serta KKN memicu perdebatan publik.

"Buat saya, reformasi itu mundur pelan-pelan, setapak demi setapak. Dan garis batas terakhirnya itu tahun lalu, 10 November, ketika tokoh yang diturunkan oleh gerakan reformasi karena dianggap tidak demokratis, karena dianggap melawan rakyat, dianggap sebagai pahlawan," jelasnya.

Menurut Inayah, penobatan penguasa masa lalu tersebut mengubah konstruksi sejarah dan menyudutkan kelompok yang dahulu berjuang melakukan perlawanan.

"Kalau tokoh yang saat itu dianggap sebagai villain kemudian menjadi pahlawan, berarti orang-orang yang berlawanan dengan villain itu yang sekarang jadi villain," sambungnya. ***