Presiden RI Larang Negara Lain Tentukan Nilai Sawit dan Nikel

JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, menginstruksikan seluruh menteri terkait untuk segera menyusun formulasi harga berbagai komoditas strategis Indonesia. Arahan ini mencakup penetapan nilai jual produk andalan seperti kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil pertambangan lainnya agar terlepas dari campur tangan pihak asing.

Sikap tegas tersebut disampaikan di hadapan dewan saat rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Rabu (20/5/2026). Ketergantungan pada pasar dunia dalam menentukan nilai komoditas domestik dinilai merugikan bangsa.

"Kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain," ungkap Prabowo.

Ia menekankan pentingnya membangun kedaulatan ekonomi secara mandiri. Jika ada negara luar yang enggan menyerap produk dengan standar harga yang telah ditetapkan, pemerintah tidak akan memaksakan penjualan tersebut.

"Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri," jelasnya.

Arahan ini tidak hanya difokuskan pada sektor perkebunan, tetapi juga menyasar sektor pertambangan secara menyeluruh. Pemerintah menilai sumber daya alam lebih baik diwariskan kepada generasi mendatang daripada terus dilepas dengan harga rendah akibat regulasi asing.

"Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita," tambahnya. ***