DPRD DKI Pastikan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Dipangkas di RKPD 2027
 |
| Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. |
Rabu, 20 Mei 2026 13:04 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memastikan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, meskipun kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global dan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Khoirudin usai menghadiri audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait pembahasan awal RKPD 2027 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/5/2026). Pertemuan tersebut juga dihadiri pimpinan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah anggota dewan.
Khoirudin mengatakan, audiensi itu menjadi tahapan awal sebelum pembahasan resmi RKPD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta dimulai pada pekan depan. Menurut dia, agenda tersebut krusial untuk menentukan arah pembangunan Jakarta di tengah tantangan ekonomi yang belum stabil.
"Pekan depan RKPD 2027 mulai dibahas bersama DPRD," kata Khoirudin usai audiensi.
Dalam pembahasan tersebut, kata Khoirudin, Gubernur Pramono Anung turut menyampaikan bahwa tekanan ekonomi global berimbas terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kondisi itu diperparah dengan berlanjutnya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
"Tekanan ekonomi dunia berdampak pada anggaran daerah, termasuk pengurangan DBH," ujarnya.
Kendati demikian, Khoirudin menegaskan pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terdampak oleh keterbatasan anggaran. Karena itu, alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap dipertahankan dalam RKPD 2027.
Ia menekankan berbagai program bantuan pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJP Plus, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), akan tetap berjalan guna menjamin akses pendidikan masyarakat Jakarta.
"Layanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, tetap diutamakan," ucapnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga tetap memprioritaskan penanganan banjir dan kemacetan dalam RKPD 2027. Namun, terbatasnya pendapatan daerah mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan.
Khoirudin menyebut, salah satu strategi yang disiapkan adalah penerapan skema creative financing atau pembiayaan kreatif, sehingga proyek pembangunan tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami membuka peluang pembiayaan kreatif, termasuk obligasi atau sukuk daerah," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | SEA Games, DKI Jakarta |
