Pramono Tegaskan Penguatan Pelayanan Publik Usai DKI Raih WTP Kesembilan dari BPK
 |
| Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Ist). |
Jum'at, 05 Juni 2026 13:33 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, komitmen penguatan tata kelola keuangan daerah dan peningkatan pelayanan publik usai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi WTP kesembilan secara berturut-turut bagi Pemprov DKI Jakarta, yang menandakan konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat Jakarta.
Pram menyampaikan, opini WTP tersebut merupakan bukti nyata bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menekankan, capaian ini tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga harus berdampak langsung pada peningkatan kinerja pelayanan publik.
"Perolehan opini WTP untuk kesembilan kalinya ini patut disyukuri. Ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah terus dijaga dan dijalankan sesuai ketentuan," kata Pramsaat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Pram mengungkapkan, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah mencapai sekitar 85 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 75 persen. Meski demikian, ia menegaskan, agar seluruh jajaran Pemprov DKI tidak berpuas diri dan terus meningkatkan capaian hingga mendekati 100 persen.
Menurutnya, penyelesaian rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Usai menerima hasil pemeriksaan tersebut, Pram juga langsung memberikan arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Balai Kota DKI Jakarta.
Ia meminta, seluruh perangkat daerah menindaklanjuti seluruh temuan BPK secara serius dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.
"Kami memberikan perhatian serius terhadap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Setiap temuan harus menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan akuntabel," tegasnya.
Pram juga mengapresiasi BPK RI, DPRD DKI Jakarta, serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung proses pemeriksaan hingga menghasilkan opini WTP tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.
Ia menegaskan, keberhasilan meraih WTP tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, esensi utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah memastikan setiap anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik.
"Penyelesaian rekomendasi BPK bukan sekadar kewajiban administratif. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran daerah benar-benar digunakan untuk pelayanan dan pembangunan bagi warga Jakarta," pungkas Pram. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, DKI Jakarta |
