Evaluasi Program Makan Gratis DEN Soroti Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) resmi menyerahkan dokumen kajian independen beserta rekomendasi strategis mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Penyerahan ini menandai tuntasnya evaluasi mendalam terhadap program yang sudah bergulir hampir genap setahun tersebut.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, koordinasi intensif terus berjalan bersama dua Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono. Mereka fokus membedah kondisi riil pelaksanaan program di lapangan.

Kajian tersebut menyoroti tiga pilar utama, yakni penataan ketepatan sasaran penyaluran, efisiensi pengelolaan anggaran, serta identifikasi kelompok penerima manfaat yang masuk skala prioritas.

Membahas awal mula berjalannya program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini, Luhut mengakui adanya kendala teknis akibat eksekusi yang tergesa-gesa.

"Hanya kemarin mungkin kita terlalu buru-buru, sehingga banyak masalah di sini. Jadi enggak usah juga terlalu ributlah, kan sudah diselesaikan baik-baik juga semua," ungkap Luhut saat ditemui di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu.

Oleh karena itu, persoalan efisiensi anggaran menjadi catatan penting. Luhut menyarankan agar program pemenuhan gizi ini dijalankan secara bertahap demi mempermudah mitigasi risiko.

"Ya sebenarnya efisiensi lagi, jadi mengidentifikasi masalah juga. Kenapa harus semua sekaligus? Kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita jadi paham," jelasnya.

Luhut optimistis sistem pertahanan gizi nasional ini akan mencapai performa ideal dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan. Di luar urusan gizi, program ini juga memicu efek domino bagi perekonomian rakyat.

"Dan ini kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi karena itu kan pemerataan sebenarnya. Jadi Rp1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar," tegas Luhut.

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, Luhut mengingatkan agar BGN selalu menggunakan basis data yang presisi demi menjaga akuntabilitas. Saat ini, BGN juga tengah mengevaluasi standardisasi insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Perbaikan tata kelola dan sistem distribusi ini memanfaatkan masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Selama masa tersebut, aktivitas distribusi makanan gratis dihentikan sementara.***