Imigrasi Cilegon Mantapkan Literasi Digital untuk Tersampaikan ke Publik

CILEGON - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon menegaskan bahwa peran kehumasan pemerintah tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Humas harus menjadi ujung tombak dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Kehumasan dan Pembekalan Literasi Digital yang digelar di Aston Cilegon Boutique Hotel, Cilegon, Banten, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan ini diikuti perwakilan DPMPTSP, Diskominfo, Lapas Cilegon, Kanwil Ditjen Imigrasi Banten, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah Banten.

Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus pertukaran gagasan mengenai strategi komunikasi publik yang efektif di tengah perubahan lanskap media yang semakin dinamis.

Mewakili Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Budi Irawan, mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses, menilai, dan merespons informasi yang disampaikan pemerintah.

Menurutnya, kecepatan penyebaran informasi saat ini menuntut aparatur humas memiliki kemampuan yang lebih adaptif, strategis, dan berbasis literasi digital yang kuat.

"Humas pemerintah saat ini berada di garis terdepan dalam membangun kepercayaan publik. Informasi yang disampaikan harus cepat, akurat, mudah dipahami, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Budi dalam sambutannya.

"Di era digital, kepercayaan publik menjadi modal utama yang harus dijaga oleh setiap instansi pemerintah," ia melanjutkan.

Ia menilai tantangan terbesar yang dihadapi lembaga pemerintah bukan hanya bagaimana menyampaikan informasi.

Akan tetapi bagaimana memastikan informasi tersebut mampu membangun kredibilitas institusi di tengah derasnya arus informasi yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Fegan Akbar, dilanjutkan pembukaan resmi oleh Budi Irawan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan mengenai penguatan strategi kehumasan, pemanfaatan media digital, pengelolaan informasi publik, hingga peningkatan kemampuan komunikasi institusional.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan pengalaman dari peserta lintas instansi yang menghadapi tantangan serupa dalam menjalankan fungsi komunikasi publik.

Dalam forum tersebut, literasi digital dipandang sebagai kebutuhan strategis bagi aparatur pemerintah.

Kemampuan memahami pola komunikasi digital dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Imigrasi Cilegon menilai penguatan kapasitas kehumasan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keduanya menjadi elemen penting dalam membangun citra positif institusi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Budi menegaskan bahwa transformasi digital yang sedang berlangsung harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelayanan publik tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada tataran diskusi. Pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga kualitas komunikasi publik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat," Budi menuturkan.

Melalui kegiatan ini, Imigrasi Cilegon ingin mendorong lahirnya ekosistem komunikasi publik yang lebih profesional, transparan, dan responsif.

Di tengah era digital yang semakin kompetitif, kemampuan membangun informasi yang kredibel menjadi salah satu kunci utama menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. ***