DPRD DKI Dorong Keterbukaan Data Dua Objek Pajak Bernilai Besar

‎

‎"Ke depan kita lebih menitikberatkan pada objek pajak yang lain. Ada 13 objek pajak yang perlu kita perhatikan dan awasi," kata Dimaz, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

‎

‎Menurut dia, PBBKB dan pajak penerangan jalan menjadi dua objek pajak yang perlu mendapat perhatian lebih.

‎

‎Sebab, keduanya berpotensi besar. Hanya saja, data dasar belum sepenuhnya terbuka bagi DPRD DKI Jakarta.

‎

‎Dimaz menjelaskan, PBBKB bersumber dari Pertamina. Sementara pajak penerangan jalan bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

‎

‎Karena itu, DPRD membutuhkan data yang jelas untuk menilai kewajaran penerimaan daerah dari dua objek pajak tersebut.

‎

‎"Dua jenis pajak itu tidak langsung kami peroleh datanya," ungkap Dimaz.

‎

‎Ia menyebut, sejak lama Komisi C belum mendapat penjelasan detail terkait dasar perhitungan penerimaan dari dua sektor tersebut.

‎

‎Padahal, jumlah kendaraan dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta relatif tinggi.

‎

‎Dimaz menilai, keterbukaan data akan membantu DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Data lengkap juga dapat menjadi dasar memastikan penerimaan pajak daerah berjalan optimal dan wajar.

‎

‎"Kami belum pernah diberikan data secara terbuka," terang Dimaz.

‎

‎Komisi C tidak hanya mengejar kenaikan pendapatan daerah. Namun ingin memastikan seluruh penerimaan pajak memiliki dasar perhitungan yang jelas, dapat diaudit, dan sesuai dengan potensi riil Jakarta.

‎

‎Transparansi merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Sebab, menentukan ruang fiskal Pemprov DKI Jakarta.

‎

‎Terlebih lagi, Dana Bagi Hasil (DBH) sedang alami penurunan. Berdampak terhadap kapasitas belanja daerah.

‎

‎"Jadi, bukan barang gelap, tetapi kami masih gelap. Kami belum tahu angka itu muncul dari mana. Kami juga belum tahu nilainya wajar atau tidak," pungkas Dimaz. ***