Suhud: Pembangunan Jakarta Harus Selaras dengan Aspirasi Warga
 |
| Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin. (Ist). |
Kamis, 25 Juni 2026 15:22 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menegaskan, pentingnya menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan desain pembangunan yang disusun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah usulan warga yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam program pembangunan daerah.
Suhud mengatakan, aspirasi masyarakat harus menjadi salah satu landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
"Banyak aspirasi warga yang menginginkan pembangunan sesuai kebutuhan mereka. Namun, masih ada usulan-usulan hasil Musrenbang yang belum terakomodasi dalam desain pembangunan Jakarta," kata Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, forum Musrenbang merupakan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan di wilayahnya. Karena itu, hasil-hasil yang telah dihimpun melalui mekanisme tersebut perlu mendapat perhatian lebih dalam proses penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah.
DPRD DKI Jakarta, lanjut Suhud, berharap proses perencanaan pembangunan ke depan dapat semakin responsif terhadap berbagai masukan masyarakat. Keselarasan antara kebutuhan warga dan arah pembangunan dinilai menjadi faktor penting agar setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Harapannya ada keselarasan antara aspirasi warga dengan desain pembangunan Jakarta, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.
Selain menyoroti aspek perencanaan pembangunan, Suhud juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi.
Ia mengungkapkan, masih terdapat beberapa program yang realisasi penyerapannya belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Suhud, seluruh komisi di DPRD DKI Jakarta telah menyampaikan berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025, termasuk terkait efektivitas penyerapan anggaran dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.
"Memang ada beberapa program yang tidak optimal penyerapannya. Artinya, kinerja Pemprov perlu terus ditingkatkan agar anggaran dapat terserap secara optimal dan program-program yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai target," jelasnya.
Suhud menilai optimalisasi serapan anggaran menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Anggaran yang telah dialokasikan harus mampu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
"DPRD berharap evaluasi ini menjadi masukan untuk memperbaiki kinerja pembangunan ke depan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan program, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | SEA Games, DKI Jakarta |
