Sikap Keras Israel Perumit Damai AS dan Iran

JAKARTA - Langkah militer Israel mempertahankan posisinya di Lebanon Selatan menjadi kendala utama dalam perundingan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran. Kebijakan yang disampaikan di Tel Aviv, Kamis (25/6/2026) ini berdampak secara langsung terhadap keamanan di kawasan Timur Tengah.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz memastikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tetap bertahan di wilayah tersebut sesuai dengan instruksi langsung dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

"IDF siap dan kami tidak akan mundur. Kami mengumumkan bahwa dalam kondisi apa pun kami tidak menarik diri, dan hingga saat ini, dan ini merupakan sebuah pencapaian politik, tidak ada tuntutan dari Amerika agar Israel menarik diri dari Lebanon," urai Katz, seperti dilaporkan The Guardian.

Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf menolak segala bentuk kompromi tanpa adanya penarikan pasukan Israel secara menyeluruh dari Lebanon.

"Bagi kami, gencatan senjata di Lebanon sama pentingnya dengan gencatan senjata di Iran. Lebih lanjut, diakhirinya perang di Lebanon sama pentingnya dengan diakhirinya perang di Iran," papar Ghalibaf.

Situasi yang terus memanas ini membuat negara-negara Teluk Arab gelisah. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio terpaksa mendatangi Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Bahrain untuk meredam kekhawatiran atas nota kesepahaman (MoU) awal antara AS dan Iran pekan lalu.

Negara Teluk takut pencabutan sanksi dan kucuran dana bantuan US$300 miliar justru memicu kebangkitan militer Iran. Apalagi sebelumnya Iran sempat menyerang sejumlah pangkalan militer AS di wilayah Teluk selama perang empat bulan terakhir.

"Kami ingin mendengar masukan dari para mitra kami. Kami ingin memastikan pandangan mereka dipertimbangkan, dan kami memahami kekhawatiran keamanan serta kekhawatiran ekonomi regional mereka," jelas Rubio di Abu Dhabi.

Proses perdamaian ini juga terganjal masalah teknis. Presiden AS, Donald Trump menolak keras permintaan Iran soal pemberlakuan biaya transit di Selat Hormuz. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi membantah klaim sepihak Trump tentang persetujuan inspeksi fasilitas nuklir, dan menegaskan hal itu baru dilakukan setelah kesepakatan final disetujui.***