Raja Juli Tolak Gratifikasi, Amplop Suhardiman Amby Dikembalikan Sebelum OTT

JAKARTA - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memberikan penjelasan usai namanya dikaitkan dengan dugaan gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Ia membenarkan sempat menerima kunjungan dari Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, Selasa (2/6/2026).

Audiensi terbuka tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan tercatat dalam daftar hadir secara resmi. Namun, setelah pertemuan selesai, bupati terkait kedapatan meninggalkan sebuah bungkusan.

"Dalam audiensi itu ternyata Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Setelah Bupati Kuansing pergi, saya baru sadar dan langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," ujar Raja Juli, Jumat (3/7/2026).

Niat awal untuk langsung mengembalikan bungkusan tersebut tertunda lantaran ajudan harus terus mendampingi agenda kementerian, termasuk pertemuan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Sekretaris Jenderal Kemenhut kemudian menerbitkan surat tugas resmi Kamis (11/6/2026) agar ajudan bisa berangkat menemui bupati terkait.

Proses pengembalian ini turut dikomunikasikan dengan Kapolda Riau agar memfasilitasi pertemuan ajudan Kemenhut, Bambang Karyadi, dengan bupati di Polres Kuantan Singingi. Amplop tersebut akhirnya diserahkan kembali 17 hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh aparat.

"Jadi Jumat, 12 Juni, atau sekitar 17 hari sebelum OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya," urainya.

Ia menyebut langkah pengembalian ini murni sebagai komitmen moral dalam memberantas praktik korupsi dan menolak gratifikasi di lingkungan kementerian. Terkait isu perizinan lahan, Kemenhut memastikan tidak pernah menerbitkan regulasi atau kebijakan apa pun untuk wilayah tersebut.

"Jadi tidak ada sejengkal kawasan hutan pun di Kuantan Singingi yang dalam otoritas saya saya keluarkan menjadi areal penggunaan lain (APL)," tegas Raja Juli.***