Ancam Keluar NKRI, Warga Krayan Kecewa Jalan Tak Kunjung Diperbaiki

NUNUKAN - Ketiadaan akses jalan yang layak terus menyiksa masyarakat perbatasan RI - Malaysia di dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Menghadapi jalanan berlumpur dan risiko terisolasi, 24 warga mengambil langkah nekat menuju DPRD Provinsi Kaltara.

Perjalanan yang biasanya memakan hitungan jam terpaksa ditempuh berhari hari. Mereka bermalam di hutan, melewati rute ekstrem menuju Long Semamu, Kabupaten Malinau, hingga menghabiskan waktu dua hari penuh sebelum tiba di Tanjung Selor.

Koordinator aksi, Yasan Paran, menegaskan masyarakat Krayan hanya menginginkan satu hal konkret dari pemerintah.

"Kami tak ingin mati di negeri sendiri. Setidaknya kita berusaha terus bersuara. Satu saja yang kami minta, yaitu perbaikan jalan Krayan. Masalah sandang, pangan dan papan, biar jadi urusan kami sendiri," ujar Yasan saat dihubungi, Senin (20/7/2026).

Slogan Pemerintah Dipertanyakan

Janji 'membangun dari pinggiran' terasa usang bagi warga Krayan. Dampak kerusakan jalan membuat harga kebutuhan pokok terbang tinggi tak terkendali. Yasan membeberkan sejumlah harga kebutuhan saat ini:

• BBM menyentuh Rp 30.000 per liter
• Semen mencapai Rp 490.000 per sak
• Gula pasir meroket ke Rp 29.000 per kg

"Saat ini, BBM Rp 30.000 per liter, semen Rp 490.000 per sak, gula pasir Rp 29.000 per kg. Gambaran ini bukan baru terjadi. Tapi menjadi masalah menahun. Kelangkaan barang terus terjadi," jelasnya.

Terdapat sekitar 80 km Jalan Lingkar Provinsi yang hancur, membentang dari Kecamatan Krayan Barat menuju Krayan Tengah dan Krayan Selatan.

"Saat ini jalanan Krayan terputus total. Hasil tani tak bisa diangkut, masyarakat kami terus dipaksa hidup dalam kesulitan. Padahal kami masih bagian NKRI," keluh Yasan.

Rasa frustrasi warga pun memuncak. "Kami sudah banyak sekali buat aksi, kami terus berteriak, kalau memang tidak ada kucuran anggaran ke kami, lepaskan saja kami dari NKRI agar kami tak terus berharap," tegasnya.

Tuntutan APBD dan Nasional

Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara, Jufri Budiman, merespons keras tidak adanya alokasi di APBD 2026. Ia mengaitkannya dengan komitmen 'Membangun Kota Menata Desa' yang digagas era Gubernur Zainal Paliwang.

"Kami komisi 3 bermitra dengan Dinas PUPR Kaltara. Saya sudah sampaikan masalah penganggaran untuk Krayan harus ada, dan wajib sifatnya," tutur Jufri saat dihubungi, Selasa (21/7/2026).

Kini, fokus dialihkan ke APBD Perubahan 2026 dan koordinasi bersama Kementerian di Jakarta untuk jalan nasional.

"Jadi untuk domain provinsi kita sudah sepakat ada plot anggaran untuk Krayan di APBDP 2026. Untuk jalan link nasional, kita minta pusat merubah pengaspalan menjadi pengerasan atau agregat. Tujuannya biar lebih panjang hasilnya ketimbang pengaspalan," tutupnya.***