Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Hari Ini
Metropolitan
14 jam yang lalu
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Hari Ini
2
Menpora Erick Tegaskan Pentinya Bangun Kultur Patriotik, Gigih, dan Berempati di Wirasena Youth Camp 2026
Kemenpora
24 jam yang lalu
Menpora Erick Tegaskan Pentinya Bangun Kultur Patriotik, Gigih, dan Berempati di Wirasena Youth Camp 2026
3
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
Kemenpora
8 jam yang lalu
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
4
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
Metropolitan
7 jam yang lalu
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
5
Tampil Spartan, Marcelo Djalo Terpaksa Ganti Sepatu Yang Jebol
Sepakbola
7 jam yang lalu
Tampil Spartan, Marcelo Djalo Terpaksa Ganti Sepatu Yang Jebol
6
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
6 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Home  /  Berita  /  Nasional

Proyek Kipas Angin Triliunan Mengemuka, Menteri Koperasi Merasa Tak Tahu

Proyek Kipas Angin Triliunan Mengemuka, Menteri Koperasi Merasa Tak Tahu
Ilustrasi (net)
Selasa, 21 Juli 2026 11:05 WIB

JAKARTA - Rencana pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan total nilai Rp1,8 triliun memancing reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadaan barang dan jasa kembali ditegaskan sebagai ladang yang sangat rentan diselewengkan.

"Jadi memang, pengadaan barang dan jasa ini menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi," ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Selasa (21/7/2026).

Budi memastikan kerawanan tersebut selaras dengan kajian pemantauan KPK. Saat ini pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat masuk dalam delapan fokus area pengawasan prioritas.

"Artinya memang, sektor ini menjadi salah satu yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk masuk kemudian melakukan dugaan tindak pidana korupsi," jelasnya.

Akar masalah kerap tumbuh sejak proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Modus penggelembungan harga serta pengaturan vendor sangat rentan terjadi pada tahapan ini.

"Sehingga kita banyak mendapatkan misalnya soal penunjukan langsung yang dilakukan gitu kan, dengan cara memecah beberapa proyek yang seharusnya angkanya besar kemudian dipecah sehingga bisa masuk kriteria untuk bisa dilakukan penunjukan langsung," urai Budi.

KPK pun mendesak seluruh elemen pengawas inspektorat di pemerintahan dan kementerian untuk memantau spesifikasi barang secara ketat.

"Jangan sampai juga vendor ini memberikan atau menyuplai barang-barang yang sudah dipesan misalnya down-spec gitu ya. Nah ini kan juga harus terus dimonitor gitu ya oleh user atau kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa," imbuhnya.

Sementara itu, pembahasan mengenai 1,8 juta unit kipas angin Kopdes Merah Putih juga mencuat dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (15/7/2026). Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan jawaban singkat saat ditanya oleh anggota dewan.

"Soal kipas angin, saya tidak tahu," beber Ferry.

Ferry memastikan proyek triliunan itu berada di luar tugas Kementerian Koperasi.

"Pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF, harganya ini Rp11.464.000. Saya tidak tahu persis," pungkasnya.***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:inews.id
Kategori:Nasional, Voli, DKI Jakarta
wwwwww