Abaikan Peringatan Tiga Titik Rawan, Kepala Daerah Pemalang Terjaring Penindakan KPK

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan seorang kepala daerah terkait dugaan pelanggaran tata kelola regulasi dan anggaran. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro menjadi pejabat kesekian yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-18 sepanjang tahun 2026.

Konfirmasi mengenai penindakan tersebut disampaikan langsung oleh otoritas terkait di ibu kota. "Benar," tegas Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dimintai keterangan oleh awak media di Jakarta, Rabu (29/6/2026).

Pihak lembaga antirasuah kini menggunakan waktu 1 x 24 jam sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengumpulkan alat bukti awal dan menentukan status pihak-pihak yang terlibat.

Peringatan Dini Sistem Penganggaran

Operasi ini membuka kembali catatan rapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, 16 Juni 2025. Saat itu, KPK telah memberikan sorotan khusus terhadap sistem manajemen di Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dinilai rentan terhadap praktik penyelewengan anggaran dan regulasi.

Fokus utama pengawasan KPK mencakup tiga titik krusial, yaitu mekanisme penganggaran daerah, eksekusi pengadaan barang dan jasa, serta proses pengelolaan sumber daya manusia. Merespons evaluasi tersebut, Anom Widiyantoro sempat memberikan pernyataan komitmen untuk membenahi birokrasi, mengingat Bupati Pemalang sebelumnya, Mukti Agung Wibowo, juga ditangkap penyidik untuk periode 2021-2025.

"Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama," urainya kala itu.

Jejak Penangkapan Birokrat 2026

Penindakan Anom Widiyantoro menjadi rangkaian dari intensitas operasi KPK tahun ini. Operasi perdana 2026 dimulai 9-10 Januari dengan menangkap delapan pegawai KPP Madya Jakarta Utara di lingkungan DJP Kementerian Keuangan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak. Pada bulan yang sama, KPK mengamankan Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.

Pemeriksaan berlanjut di bulan Februari dengan menyasar Kepala KPP Madya Banjarmasin dan mantan Direktur Penindakan Ditjen Bea Cukai, Rizal. Di ranah peradilan, Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta beserta Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan turut diperiksa dalam operasi terpisah.

Sepanjang bulan Maret, KPK membawa Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Kepala Daerah Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo kemudian terjaring di bulan April.

Meski bulan Mei berlalu tanpa operasi, bulan Juni mencatatkan penyerahan diri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby. Di bulan itu pula, Bupati Muara Enim Edison dan ASN BPK RI ditangkap. Memasuki pertengahan tahun di bulan Juli, penyidik bergerak memeriksa Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebelum akhirnya berlabuh di Pemalang. ***