Pemprov DKI Bangun Kawasan Peternakan Terintegrasi, Perkuat Ketahanan Pangan

‎

‎"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur Banten atas koordinasi dan kerja sama yang baik untuk mengembangkan kawasan ini sebagai pusat ketahanan pangan. Di sini akan dikembangkan peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian, seperti jagung, padi, dan komoditas lainnya," kata Pram saat meninjau Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Ciangir, Banten, Jumat (31/7/2026).

‎

‎Kawasan Ciangir memiliki luas hampir 100 hektare yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Dari total lahan tersebut, sekitar 40 hektare dikelola DLH DKI Jakarta untuk pengolahan organik, termasuk budi daya maggot dan kegiatan pendukung lainnya.

‎

‎Sementara itu, sekitar 20 hektare dialokasikan kepada Perumda Dharma Jaya untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan peternakan terintegrasi guna memperkuat ketahanan pangan Jakarta. Adapun sisa lahan merupakan bagian dari kontribusi aset Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

‎

‎Pram menegaskan, pengembangan kawasan tersebut murni ditujukan untuk mendukung sektor pangan dan bukan sebagai lokasi pembuangan sampah ataupun alternatif Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

‎

‎"Yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuk hasil pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas. Penanganan persoalan sampah tetap dilakukan secara menyeluruh. Tempat ini bukan untuk sampah, melainkan untuk memperkuat ketahanan pangan," tegasnya.

‎

‎Pengembangan lahan seluas 20 hektare tersebut telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada 23 Juni 2026. Nantinya, kawasan dibagi menjadi dua zona, yakni 17 hektare untuk kawasan peternakan dan tiga hektare sebagai ruang terbuka hijau.

‎

‎Pada area peternakan seluas 17 hektare, Pemprov DKI menargetkan kapasitas hingga 5.000 ekor sapi. Kawasan itu juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti kantor operasional, gudang pakan, kandang karantina, kandang penggemukan, jembatan timbang, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

‎

‎Untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, Pram menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) agar seluruh pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta mulai dilaksanakan paling lambat awal September 2026.

‎

‎Kawasan peternakan ini dirancang menerapkan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penggemukan sapi, penyediaan pakan berkualitas berbasis teknologi, rumah potong hewan, fasilitas cold storage, hingga pusat pengolahan daging (meat processing) dalam satu kawasan.

‎

‎Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai pasok pangan yang lebih efisien, higienis, modern, sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Jakarta.

‎

‎Selain memperkuat pasokan pangan, Pram memastikan pengembangan kawasan juga akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan penyediaan hijauan pakan ternak, hingga pemberdayaan pelaku usaha setempat.

‎

‎"Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas LH, Kepala Dinas KPKP, dan Direktur Utama Dharma Jaya agar semaksimal mungkin memberdayakan warga lokal," ujarnya.

‎

‎Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni menyambut baik pengembangan kawasan pangan milik Pemprov DKI Jakarta di wilayahnya. Menurutnya, sinergi antara Jakarta dan Banten akan memberikan manfaat bagi kedua daerah.

‎

‎"Jakarta membutuhkan Banten, begitu pula Banten membutuhkan Jakarta. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sementara banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten. Alhamdulillah, kami selalu dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara formal maupun informal," ucap Andra.

‎

‎Ia juga mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta yang memilih Banten sebagai lokasi pengembangan sentra ketahanan pangan.

‎

‎"Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten. Kami yakin niat baik yang direncanakan Pak Gubernur akan memberikan manfaat bagi warga Banten, masyarakat sekitar, dan tentunya bagi Indonesia," pungkasnya. ***