Pekerja Bongkar Muat Ancam Lumpuhkan Logistik Nasional Jika Tuntutan Diabaikan

JAKARTA - Organisasi buruh pelabuhan yang tergabung dalam Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia mendesak pemerintah untuk segera membuka dialog nasional terkait pemenuhan hak-hak pekerja. Apabila aspirasi tersebut tidak kunjung mendapat respons positif, para pekerja menyatakan siap untuk menggelar mogok nasional.

Desakan ini ditujukan langsung kepada presiden beserta instansi terkait, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta seluruh entitas operator pelabuhan di Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Halil mengutarakan bahwa buruh pelabuhan kerap kali dihadapkan pada ketidakpastian nasib, padahal peran mereka sangat esensial dalam menjaga stabilitas rantai pasok dan distribusi barang ke seluruh pelosok negeri.

"Buruh pelabuhan merupakan garda terdepan yang menjaga kelancaran arus logistik nasional, ekspor-impor, serta distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia," paparnya melalui keterangan resmi, Jumat (31/7/2026).

Sejumlah isu krusial yang diusung oleh para pekerja meliputi tuntutan upah yang layak, kepastian hubungan kerja, jaminan keselamatan, hingga perlindungan hak normatif. Tidak berhenti pada urusan pendapatan, serikat pekerja juga menyoroti pentingnya akses pendidikan bagi keluarga buruh melalui program beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi.

Guna menghadapi dinamika dan transformasi industri pelabuhan yang semakin modern, para pekerja menuntut adanya akses pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi K3 yang diakui secara nasional maupun internasional. Selain itu, mereka menagih komitmen pemerintah dalam menyediakan program perumahan yang terjangkau bagi pekerja berpenghasilan rendah.

"Kami juga menuntut ada penyediaan lahan oleh pemerintah untuk pembangunan perumahan pekerja pelabuhan, program rumah layak huni yang terjangkau bagi buruh pelabuhan serta dukungan pembiayaan," bebernya.

Pihak serikat mengultimatum akan menempuh jalur konsolidasi nasional untuk mempertimbangkan aksi mogok kerja apabila tidak ada langkah nyata dari pemangku kepentingan. Kendati demikian, aksi turun ke jalan disebut sebagai alternatif paling akhir.

"Kami menegaskan bahwa langkah tersebut bukan merupakan tujuan utama, melainkan pilihan terakhir apabila upaya dialog dan penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil," pungkasnya. ***