Sasar Konsulat di Jepang hingga Indonesia, AS Evaluasi Jejak Diplomatiknya

JAKARTA - Amerika Serikat tengah meninjau ulang keberadaan perwakilan luar negerinya dengan rencana menutup lima pos misi diplomatik, termasuk yang berlokasi di Medan, Indonesia. Dokumen pemberitahuan terkait rencana perampingan aset perwakilan ini telah dikirim oleh Departemen Luar Negeri kepada komite kongres akhir pekan lalu.

Pos yang masuk dalam daftar penutupan adalah Kedutaan Besar di St. George's, Grenada. Sementara itu, sasaran lainnya mencakup pos konsulat di Nagoya (Jepang), Medan (Indonesia), dan Winnipeg (Kanada), ditambah satu kantor cabang kedutaan yang berlokasi di Douala, Kamerun. Informasi ini diungkapkan oleh pihak anonim yang mengetahui isi pemberitahuan tersebut.

Langkah pencabutan eksistensi diplomatik di luar negeri yang tidak berkaitan dengan krisis geopolitik ini merujuk pada agenda "America First" usungan Presiden Donald Trump. Agenda tersebut secara sistematis bertujuan mengurangi ukuran birokrasi pemerintahan sejak awal tahun lalu, yang ditandai dengan perombakan biro besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja ratusan staf staf departemen.

Target penciutan ini sebenarnya bisa lebih besar. Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih secara spesifik telah menganjurkan program penutupan hingga 30 kantor diplomatik luar negeri, didasarkan pada anggapan bahwa misi perwakilan yang kecil membebani keuangan negara secara berlebihan tanpa memberikan dampak krusial.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio memberikan pandangan mengenai langkah perampingan ini. Berbagai upaya pengurangan pembiayaan dipandang esensial untuk mengontrol ukuran lembaga perwakilan yang selama ini dianggap terlalu birokratis oleh kalangan konservatif, jelasnya.

Departemen Luar Negeri AS baru mengeluarkan pernyataan resmi pada Minggu (2/6/2026). Tanpa merinci nama wilayah, departemen ini hanya memastikan langkah perampingan dilakukan demi memaksimalkan efektivitas kehadiran diplomatik negara sekaligus mematuhi prosedur yang diarahkan kongres.

Rencana pemerintahan saat ini berbenturan dengan pandangan Partai Demokrat serta mantan pejabat kebijakan luar negeri. Faksi tersebut meyakini penutupan pos dan penghapusan badan strategis penyalur bantuan seperti USAID akan menggerus kekuatan kepemimpinan Amerika Serikat di kancah internasional. Kekosongan wilayah diplomatik ini dinilai akan memberi keleluasaan bagi negara seperti China dan Rusia.

Tindakan perampingan ini berkebalikan dengan sikap mantan Presiden Joe Biden yang berusaha melebarkan jangkauan misi perwakilan ke wilayah Pasifik guna membendung China. Hingga kini, China tercatat memegang posisi diplomatik yang kuat dengan kantor perwakilan beroperasi di St. George's, Nagoya, dan Medan.***