Tertahannya DBH Dinilai Hambat Program Prioritas Pemprov DKI
 |
| Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh. |
Selasa, 04 Agustus 2026 17:01 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Tertahannya Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta senilai sekitar Rp15 triliun menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pembiayaan berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di ibu kota.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh meminta, persoalan tersebut segera dibahas secara serius bersama pemerintah pusat agar pencairan DBH dapat segera direalisasikan.
Menurut Nova, kebutuhan pendanaan Jakarta terus meningkat seiring besarnya tuntutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kepastian pencairan DBH menjadi faktor penting untuk menjaga kelangsungan program-program strategis daerah.
"Ini berdampak pada sejumlah program prioritas," kata Nova dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, tertahannya DBH berpengaruh langsung terhadap kemampuan fiskal Pemprov DKI Jakarta dalam membiayai berbagai agenda pembangunan, termasuk pembangunan sekolah yang menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
Nova menilai, forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi ajang pertukaran gagasan. Menurutnya, sinergi harus diwujudkan melalui langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan fiskal yang dihadapi Jakarta.
Untuk itu, ia mendorong anggota DPR RI, khususnya yang tergabung dalam Badan Anggaran, agar ikut memperjuangkan pencairan DBH Jakarta. Aspirasi tersebut diharapkan dapat disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
"Kami berharap DPR RI ikut mendorong penyelesaian DBH Jakarta," ujar Nova.
Selain memperjuangkan pencairan DBH, Nova menyebut penerbitan obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Meski demikian, ia mengingatkan agar skema tersebut dikaji secara matang sehingga tidak menimbulkan beban keuangan daerah pada masa mendatang.
Menurutnya, kepastian sumber pembiayaan sangat penting agar pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta tetap berjalan sesuai target dan tidak terganggu akibat persoalan fiskal.
"Pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan," pungkas Nova. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, SEA Games, DKI Jakarta |
