Target Penghematan Rp80 Triliun, Prabowo Sasar Anak Cucu Pertamina dan PLN

JAKARTA - Upaya pemerintah menekan pemborosan anggaran di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berlanjut. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memerintahkan pengurangan jumlah anak dan cucu perusahaan negara, dengan fokus utama pada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN.

Langkah efisiensi ini ditekankan Presiden saat memanggil Direktur Utama PT Pertamina Simon A. Mantiri ke kediaman Hambalang, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membenarkan adanya instruksi tersebut. "Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," urainya, Minggu (9/8/2026).

Fokus Peningkatan Produktivitas

Penataan ulang struktur perusahaan pelat merah ini memiliki tujuan ganda. Selain menghemat pengeluaran operasional, pemerintah ingin perusahaan negara bergerak lebih lincah menghadapi tantangan ekonomi.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," jelas Teddy.

Di sela-sela pembahasan restrukturisasi, Dirut Pertamina juga memaparkan kemajuan program energi terbarukan. Laporan tersebut mencakup progres Program Mandatori B50 yang diluncurkan Juli lalu, serta kesiapan infrastruktur pendukung untuk implementasi bioetanol. Rapat ini ikut disaksikan jajaran menteri kunci, termasuk Menteri Pertahanan RI Sjafie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Keberhasilan Konsolidasi Awal

Ketegasan Presiden Prabowo memangkas entitas BUMN berkaca dari capaian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalam kurun waktu sekitar 18 bulan, lembaga ini telah menyusutkan 250 BUMN melalui mekanisme merger dan konsolidasi dari total 1.077 perusahaan yang tercatat.

Berdasarkan data yang disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026), penutupan ratusan entitas tersebut berhasil menyelematkan anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah yang biasanya habis untuk biaya operasional rutin.

"Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, Rp50 triliun," pungkasnya. Presiden optimistis tren efisiensi ini akan terus meningkat dan ditargetkan menyentuh angka Rp80 triliun di akhir tahun 2026.***