Pramono Ingin Sistem Pangan Jakarta Berkeadilan dan Berkelanjutan

‎

‎Pram mengatakan, pangan merupakan kebutuhan mendasar sekaligus hak asasi setiap individu yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan kualitas suatu bangsa.

‎

‎"Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan asasi setiap individu yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan kualitas suatu bangsa," kata Pram dalam pidatonya.

‎

‎Menurut dia, Jakarta membutuhkan kebijakan pangan yang mampu mengintegrasikan tiga pilar utama, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

‎

‎Integrasi ketiga pilar tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif melalui perbaikan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

‎

‎Pram berharap Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan dapat menjadi landasan untuk memastikan penyelenggaraan pangan memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta.

‎

‎Perhatian khusus, kata dia, perlu diberikan kepada masyarakat miskin dan terlantar yang menjadi kelompok paling rentan dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

‎

‎"Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pangan yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan bagi setiap warga, terutama masyarakat miskin dan terlantar yang merupakan kelompok paling rentan terhadap pemenuhan pangan," ujarnya.

‎

‎Pramono menuturkan, keberadaan perda tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Dampaknya akan tercermin melalui sejumlah indikator dalam urusan pangan.

‎

‎Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment), Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), serta inflasi komponen pangan bergejolak (volatile food).

‎

‎Menurut Pram, indikator tersebut akan menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta dalam merancang kebijakan, program, dan penganggaran terkait penyelenggaraan sistem pangan.

‎

‎"Kehadiran perda ini akan menjadi landasan hukum bagi eksekutif dalam merancang kebijakan, program, dan penganggaran penyelenggaraan sistem pangan yang terkoordinasi," ucapnya.

‎

‎Ia menekankan, penguatan sistem pangan Jakarta tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor secara terpadu serta partisipasi berbagai elemen masyarakat.

‎

‎Pram juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang telah melakukan pembahasan secara cermat terhadap Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan hingga dapat dibawa ke rapat paripurna.

‎

‎Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi yang muncul selama proses pembahasan, kata dia, akan menjadi catatan penting bagi jajaran eksekutif untuk ditindaklanjuti.

‎

‎Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan sebelumnya memang diarahkan untuk memperkuat kebijakan pangan Jakarta, termasuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Dalam pembahasannya, isu seperti distribusi pangan, stabilitas harga, urban farming, dan pengelolaan sisa pangan juga menjadi perhatian.

‎

‎Dengan penguatan regulasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta diharapkan memiliki kerangka kebijakan yang lebih terkoordinasi untuk menangani persoalan pangan, mulai dari ketersediaan, akses masyarakat terhadap pangan, hingga kualitas konsumsi.

‎

‎"Penyelenggaraan sistem pangan sebagai salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Jakarta," pungkas Pram. ***