Diplomasi Geopolitik Prabowo, Indonesia Perkuat Otonomi Pertahanan di Indo-Pasifik

JAKARTA - Menjelang dua tahun masa pemerintahan, arah kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan transisi terukur menuju posisi kekuatan menengah (middle-power). Kepala Negara, Prabowo Subianto secara langsung memimpin diplomasi geopolitik dengan mencatatkan lebih dari 50 kunjungan luar negeri sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2026.

Langkah ini mencakup 35 perjalanan pada tahun pertama, dilanjutkan dengan 16 lawatan tambahan ke berbagai negara kunci, termasuk Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, Prancis, Austria, dan Hungaria. Kepemimpinan regional di ASEAN tetap dipertahankan sebagai prioritas stabilitas kawasan.

Diversifikasi Pertahanan dan Keamanan

Strategi utama dari rentetan lawatan global ini bermuara pada modernisasi pertahanan. Pemerintah secara perlahan meninggalkan ketergantungan pada satu sumber pasokan perangkat keras militer.

Pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan alih teknologi kini didiversifikasi dengan melibatkan Prancis, Turki, Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), hingga Tiongkok.

"Langkah diversifikasi ini bertujuan mencapai otonomi strategis pertahanan dan memosisikan Indonesia sebagai kontributor keamanan bersih di kawasan Indo-Pasifik," terang sejumlah pengamat dalam analisis kebijakan luar negerinya.

Menjaga Stabilitas di Tengah Eskalasi

Selain memperkuat pertahanan fisik, diplomasi tingkat tinggi dilakukan untuk meredam dampak guncangan geopolitik. Prabowo menyeimbangkan komunikasi dengan kekuatan besar tanpa tergabung dalam pakta militer mana pun.

Pertemuan lintas benua mencakup negosiasi bersama Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow, hingga dialog intensif dengan Perdana Menteri India, Presiden Prancis, dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Komunikasi ini difokuskan pada mitigasi risiko keamanan maritim, terutama terkait gangguan rute perdagangan di Laut Merah dan Selat Hormuz.

Para ahli geopolitik menyarankan agar ritme diplomasi yang bergerak cepat ini segera diintegrasikan ke dalam badan penasihat kebijakan luar negeri formal. Hal ini dinilai penting guna menjaga keselarasan dengan tiga pilar utama negara, yakni Wawasan Nusantara, Politik Luar Negeri Bebas Aktif, dan Poros Maritim Dunia.***