Trump Desak Gencatan Senjata, Jet Tempur Israel Tetap Beraksi

GAZA - Otoritas militer Israel terus melancarkan serangan udara ke fasilitas sipil di Jalur Gaza, mengabaikan desakan terbuka dari Presiden AS, Donald Trump. Sebuah kafe di kawasan pelabuhan Kota Gaza luluh lantak dihantam rudal pesawat tempur, Selasa (28/7/2026) malam.

Tercatat enam warga Palestina syahid dalam insiden tersebut. Sementara itu, 14 warga sipil lainnya dilarikan ke Kompleks Medis Al-Shifa karena mengalami trauma dan luka serius.

Desakan Trump Tak Digubris

Serangan mematikan ini berselang satu hari setelah Donald Trump menyerukan penghentian operasi militer Israel di Gaza. Trump meyakini faksi Hamas telah bersedia meletakkan senjata mereka sebagai bagian dari resolusi konflik.

"Pada akhirnya, mereka menyerahkan senjata mereka," ucap Trump dalam wawancaranya bersama Fox News.

Seruan tersebut disampaikan saat penasihat khusus, Jared Kushner berada di Israel untuk berdialog langsung dengan Benjamin Netanyahu usai merampungkan pembicaraan dengan perwakilan Hamas di Mesir. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu secara tegas menolak usulan Washington terkait skema pelucutan senjata bertahap. Israel berdalih operasi udara harian diperlukan untuk melumpuhkan aktor yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu.

Kecaman Kelompok Pembebasan Palestina

Insiden di pesisir pantai ini memicu reaksi keras dari berbagai kelompok perlawanan. Gerakan Mujahidin Palestina mengecam taktik penargetan area publik oleh militer Israel.

"Penargetan terus-menerus terhadap warga sipil dan tempat-tempat umum merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat kami," urainya.

Kelompok tersebut menilai tindakan Israel merusak proses mediasi yang sedang berjalan, sekaligus mendesak komunitas global mengambil langkah konkret perlindungan sipil.

Senada dengan itu, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengutuk pengeboman tersebut. PFLP menyoroti tidak adanya tekanan internasional yang berarti untuk mengawasi implementasi gencatan senjata. Kelompok ini menuntut pertanggungjawaban pemerintah AS yang dianggap memberikan tameng perlindungan politik bagi manuver operasional Netanyahu di Gaza.***