Belanja Pemerintah Melonjak, Angka Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Dinilai Semu

JAKARTA - Narasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi di level 5,61 persen mengundang evaluasi dari kalangan pengamat. Meski tercatat sebagai angka tertinggi dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, pergerakan ekonomi tersebut dinilai tidak mencerminkan perbaikan daya beli riil masyarakat di tingkat bawah.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Analis Ekonomi Politik Lab 45, Nadia Restu Utami. Ia mengingatkan bahwa statistik yang terlihat menawan belum tentu ditopang oleh fondasi bisnis dan konsumsi yang sehat.

"Secara statistik memang indah kita tumbuh 5,61 persen. Tapi kita mungkin bisa melihat kira-kira apa sih memang yang men-drive pertumbuhan menjadi 5,61 persen. Ini menjadi pertumbuhan yang paling besar dalam 13 tahun terakhir," katanya, Kamis (20/8/2026) di kanal Youtube Bambang Widjojanto.

Belanja Negara Mendominasi

Mesin penggerak ekonomi Indonesia secara historis bergantung pada empat sektor: konsumsi, investasi, serta ekspor-impor. Kenyataannya, kucuran dana dari pemerintah justru yang menjadi tameng penahan lesunya perekonomian saat ini.

"Jika kita melihat ternyata memang pertumbuhan terbesar atau lihat kontribusinya terlihat dari government spending. Itu tinggi sekali di kuartal 1 mencapai 21,8 persen," rincinya.

Sektor Konsumsi Jalan di Tempat

Dominasi belanja pemerintah ini menjadi alarm bagi sektor riil. Nadia menekankan bahwa daya beli atau konsumsi masyarakat seharusnya menyumbang 54,4 persen dari total kue ekonomi nasional.

"Tapi kenyataannya stagnan untuk dua indikator (konsumsi dan investasi). Dan ini government spending, lagi-lagi berbagai program belanja-belanja," tegasnya.

Tanda Tanya Data Investasi

Untuk komponen investasi, Nadia tidak menelan mentah-mentah data statistik yang ada. Ia mempertanyakan jenis investasi yang menyumbang angka pertumbuhan tersebut dan meminta ada keterbukaan dari BPS mengenai kemungkinan pencatatan impor barang pemerintah, seperti alutsista, yang dihitung sebagai nilai investasi penopang ekonomi.***