Bukan Sekadar Pendapatan, Ini Faktor Penentu Desil Bansos Menurut BPS

JAKARTA – Pemeringkatan desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sering kali menjadi acuan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengklarifikasi bahwa desil sejatinya tidak dapat dipakai sebagai daftar penerima program pemerintah secara baku.

Informasi desil berfungsi untuk membantu instansi pemerintah mendeteksi kelompok populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan. Penggunaannya wajib diselaraskan dengan kriteria serta regulasi spesifik dari masing-masing program distribusi bantuan.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," papar Amalia, Minggu (23/8/2026).

Kombinasi Karakteristik Sosial Ekonomi

Dalam praktiknya, desil tidak memotret angka tabungan atau gaji bulanan keluarga secara tunggal. BPS menggunakan serangkaian karakteristik yang saling terhubung untuk menciptakan skor kesejahteraan, mulai dari tipe perumahan, akses fasilitas air minum, bahan bakar dapur, serta aset yang dimiliki.

Selain infrastruktur rumah, kondisi demografi penghuninya juga menjadi variabel penting. Aspek komposisi keluarga, jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, serta adanya anggota keluarga penyandang disabilitas turut dihitung secara proporsional dalam matriks tersebut.

Bukan Alat Ukur Absolut

BPS menegaskan bahwa keluarga yang dikelompokkan ke dalam desil 3, sebagai contoh, hanya berarti mereka menduduki peringkat ketiga dari 10 tingkatan populasi. Kesamaan desil tidak menjamin kesamaan tingkat ekonomi.

Untuk mengolah kombinasi indikator tersebut, pemerintah memanfaatkan model Proxy Means Test (PMT). Metode ini mengkalkulasi estimasi kesejahteraan melalui karakteristik yang tampak, tanpa berfokus murni pada klaim penghasilan bulanan yang kerap sulit diverifikasi.

Mekanisme Sanggah dan Usul

Berkat metode PMT, pergeseran satu indikator tidak memicu perubahan posisi desil secara otomatis. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk aktif mengontrol keakuratan data diri mereka seiring rilisnya DTSEN Versi 3 Tahun 2026 per 10 Juli 2026 lalu yang kini memuat profil 95,98 juta keluarga.

Warga yang mendapati ketidaksesuaian profil dapat melayangkan usulan koreksi lewat aplikasi Cek Bansos, petugas desa di SIKS-NG, atau formulir Cek DTSEN. Revisi dari masyarakat ini akan diproses ulang menggunakan perhitungan PMT yang berlaku.

"BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut," jelasnya menutup penjelasan. ***