LRT Velodrome-Manggarai Siap Diresmikan, Anggaran Lanjutan Tembus Rp2,7 Triliun

‎

‎"Secara keseluruhan untuk pembangunan ataupun penyelesaian LRT ini, yang pertama yang berkaitan dengan rel dan juga jalur layang, ini sudah selesai 100 persen," kata Pram.

‎

‎Meski demikian, progres fisik keseluruhan proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai tercatat 98,20 persen. Saat ini, tahapan yang masih berlangsung berupa pengujian oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

‎

‎"Sekarang tahapan terakhir adalah pengujian yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan," ujarnya.

‎

‎Pram menyebut, pengujian dilakukan berulang untuk memastikan aspek keselamatan dan kesiapan operasional terpenuhi sebelum layanan dibuka secara penuh.

‎

‎Pemprov DKI telah mengusulkan 26 Agustus 2026 sebagai jadwal peresmian. Waktu pelaksanaan akan menyesuaikan agenda Presiden Prabowo Subianto.

‎

‎Setelah beroperasi, LRT Jakarta akan melayani masyarakat mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB. Kehadiran Fase 1B membuat lintasan LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Manggarai mencapai 12,2 kilometer dengan 11 stasiun.

‎

‎Waktu tempuh perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai diperkirakan sekitar 28 menit. Proyek LRT Jakarta tersebut memiliki nilai investasi Rp12,1 triliun.

‎

‎Pram memperkirakan jumlah penumpang pada tahap awal pengoperasian rute tersebut mencapai 60.000 hingga 80.000 orang per hari.

‎

‎"Kalau sudah tersambung dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai, kurang lebih antara 60 sampai 80 ribu penumpang di tahap-tahap awal. Kalau itu sudah tersambungkan, maka secara keseluruhan LRT yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta sudah menjadi backbone utama untuk mengatur transportasi," ungkapnya.

‎

‎Untuk masa transisi, tarif LRT Jakarta ditetapkan flat Rp5.000 hingga Oktober 2026. Pemprov DKI akan membahas penetapan tarif resmi bersama DPRD DKI Jakarta. Pemprov juga menyiapkan kemungkinan skema tarif khusus pada masa peresmian.

‎

‎Dari sisi aksesibilitas, Pemprov DKI melibatkan 15 kelompok masyarakat dalam rangkaian uji coba dengan layanan gratis. Fasilitas naik dan turun kereta juga disiapkan agar lebih mudah diakses penyandang disabilitas.

‎

‎Stasiun LRT Manggarai selanjutnya diproyeksikan menjadi simpul integrasi berbagai moda transportasi. LRT akan terhubung dengan Transjakarta, KRL Commuter Line, dan Kereta Api Bandara.

‎

‎Di tengah kesiapan pengoperasian Fase 1B, Pemprov DKI juga menyiapkan kelanjutan pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai menuju Dukuh Atas.

‎

‎Pram mengakui, kebutuhan anggaran pembangunan LRT Jakarta Fase 1C tersebut membengkak menjadi Rp2,7 triliun dari sebelumnya Rp2,1 triliun. Artinya, terdapat kenaikan Rp600 miliar.

‎

‎Kenaikan tersebut disebabkan adanya tambahan kebutuhan investasi untuk pengadaan trainset. Pemprov DKI memperkirakan membutuhkan sekitar 16 kereta untuk mendukung pengembangan fase lanjutan tersebut.

‎

‎"Ada perubahan angka, dulu kami mengumumkan Rp2,1 triliun ternyata harus ada investasi untuk trainset-nya yang jumlahnya kurang lebih 16 kereta, sehingga totalnya menjadi Rp2,7 triliun,” kata Pram.

‎

‎Anggaran Rp2,7 triliun tersebut akan menjadi salah satu bagian dari rencana penerbitan obligasi daerah Pemprov DKI untuk 2027. Pemprov DKI mengajukan nilai obligasi daerah sekitar Rp5,2 triliun hingga Rp5,6 triliun.

‎

‎Selain untuk pembangunan LRT dari Manggarai menuju Dukuh Atas, dana obligasi tersebut akan dialokasikan untuk sektor kesehatan, khususnya pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.

‎

‎"Dari angka Rp5,2 triliun hingga Rp5,6 triliun yang kita ajukan itu terdiri Rp2,7 triliun untuk LRT Jakarta, sisanya untuk kesehatan yaitu untuk Sumber Waras," tutur Pram.

‎

‎Rencana penerbitan obligasi daerah tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Pemprov DKI telah melakukan koordinasi dan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait rencana pembiayaan tersebut.

‎

‎Pram mengatakan, secara prinsip Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memberikan sinyal positif. Namun, pembahasan masih dilakukan dengan kementerian terkait, termasuk Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

‎

‎"Ini perlu dua kementerian lagi ya? Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, kami sedang mengupayakan sekarang ini dalam tahap pembicaraan dengan eselon 1 yang ada di kementerian terkait," bebernya.

‎

‎Pram optimistis persetujuan penerbitan obligasi daerah dapat segera diperoleh. Ia menegaskan proses pengajuan pembiayaan tersebut dilakukan secara transparan dan terbuka. ***