Dokumen Intelijen Bocor, KPK Telusuri Aliran Dana Pejabat Bea Cukai

JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret PT Blueray Cargo perlahan membuka indikasi patgulipat lain di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mengantongi informasi intelijen terkait dugaan lobi mutasi pejabat yang melibatkan dana ratusan miliar rupiah.

Sasaran lobi tersebut diduga mengarah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan sejumlah anggota Komisi XI DPR. Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan penyidik telah mengetahui adanya dinamika mutasi jabatan di internal instansi kepabeanan tersebut.

Pengembangan dari Kasus Blueray

Informasi lobi mutasi ini muncul sebagai efek domino dari penyidikan dugaan suap kepabeanan PT Blueray Cargo. Taufik menuturkan, isu mutasi ini belum menjadi menu utama di meja penyidik, melainkan sebatas informasi penyerta.

"Kemudian ada semacam dinamika di internal BC ada mutasi seperti itu, itu hanya informasi yang mem-background-i di kegiatan penyidikannya sendiri," paparnya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/8/2026).

Penyidik KPK masih mengejar pembuktian transaksi ilegal antara oknum pejabat DJBC dengan pihak swasta. Namun, data intelijen yang beredar akan tetap dipelajari untuk memetakan benang merah perkara.

"Karena ada informasi itu untuk mengamankan juga kegiatan-kegiatan di kepabeanan ya. Karena ada upaya-upaya dari sisi swastanya mungkin begitu untuk membantu," urainya.

Lobi Tingkat Tinggi Pejabat Eselon II

Bocoran intelijen yang mencuat di persidangan menunjukkan adanya operasi pengumpulan dana secara masif. Dokumen tertanggal 10 September 2025 itu menerangkan hasil pemantauan 10 hari terkait rencana mutasi pejabat eselon II Kementerian Keuangan.

Nama Rizal, yang menduduki kursi Direktur P2 Bea dan Cukai, disebut secara spesifik tengah bermanuver agar posisinya tidak digeser. Pesan yang diteruskan dari mantan Dirjen Bea dan Cukai Askolani via Orlando Hamonangan itu menyebut adanya aliran dana USD7 juta (sekitar Rp110 miliar) yang dikutip dari para importir.

Dana patungan itu diklaim akan digunakan untuk membeli dukungan dari anggota Komisi XI DPR agar ikut membujuk Menkeu Purbaya mempertahankan posisi Rizal. Orlando disebut sebagai operator lapangan yang diperintahkan Rizal untuk mengutip uang tersebut, sebuah fakta percakapan yang belakangan dibenarkan oleh mantan Kepala Bea Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda di muka sidang.***