DPRD DKI Pastikan Penundaan Anggaran BPJS Tak Kurangi Kualitas Layanan
 |
| Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin. |
Jum'at, 04 September 2026 16:31 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin memastikan penundaan anggaran BPJS sebesar Rp423,19 miliar tidak akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Suhud seusai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/9/2026). Menurut dia, rapat Banggar kali ini hanya merupakan peninjauan ulang terhadap hasil rapat sebelumnya.
"Rapat Banggar hari ini sebetulnya merupakan review ulang terhadap rapat Banggar sebelumnya. Tidak ada perubahan angka maupun pergeseran kegiatan," kata Suhud.
Terkait anggaran BPJS, Suhud menegaskan, yang terjadi bukan pengurangan anggaran, melainkan penundaan. Dia, meminta pihak eksekutif memastikan penundaan tersebut tidak berujung pada pengurangan layanan BPJS bagi masyarakat.
"Kita ingin memastikan bahwa penundaan anggaran itu tidak mengurangi pelayanan BPJS," ujarnya.
Selain itu, DPRD meminta agar proses revisi data penerima BPJS dilakukan melalui mekanisme yang tepat sasaran. Suhud mengingatkan agar proses cleansing atau pemutakhiran data tidak justru menghapus kepesertaan warga yang masih membutuhkan bantuan pemerintah.
"Kita berharap warga yang tidak berhak mendapatkan BPJS bisa disortir melalui cleansing. Jangan sampai proses cleansing data mengenai warga yang memang membutuhkan," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | SEA Games, Automotif, DKI Jakarta |
