Bukan Sekadar Bagi Tanah, RUU Reforma Agraria Fokus Tuntaskan Konflik

JAKARTA – Fokus utama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria dipastikan tidak hanya sekadar mengatur urusan redistribusi tanah semata. Aturan ini disusun untuk mengurai benang kusut konflik agraria sekaligus mengembalikan hak masyarakat atas lahan yang selama ini disengketakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/9/2026). Ia menyebutkan bahwa sengketa lahan merupakan masalah yang sudah berlangsung sangat lama dan butuh penanganan konkret.

"UU ini memang UU tentang konflik dan penyelesaian konflik. Yang kita urus adalah penyelesaian konflik agraria yang saat ini sudah mendera masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, agar konflik itu bisa selesai," urainya.

Standar Kepastian Hak Tanah

Bob Hasan menjelaskan lebih lanjut bahwa redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari skema penyelesaian konflik, terutama jika terdapat hak masyarakat yang wajib dikembalikan. Panitia kerja (panja) selanjutnya akan merumuskan standar yang jelas mengenai hak kepemilikan tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Ia tidak menginginkan lahan yang telah diterima warga justru kembali berpindah tangan kepada para pemodal besar akibat kurangnya pemberdayaan ekonomi usai tanah dibagikan.

"Tujuannya adalah ketika terjadi redistribusi atau pengembalian hak, tanah itu diberdayakan. Supaya jangan dijual. Kalau dijual, sama juga masyarakat kembali miskin. Tujuannya tidak kurang dan tidak lebih dari itu," tegasnya.

Disahkan Lewat Paripurna

RUU Pengaturan Reforma Agraria ini secara resmi telah disepakati menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan langsung dari peserta rapat setelah delapan fraksi menyerahkan pandangan mereka secara tertulis. Legislator yang mewakili penyerahan pandangan tersebut antara lain Banyu Biru Djarot dari Fraksi PDI Perjuangan, Firnando Ganinduto dari Fraksi Partai Golkar, Melati dari Fraksi Partai Gerindra, Ujang Bey dari Fraksi Partai NasDem, Reni Astuti dari Fraksi PKS, Andi Yuliani Paris dari Fraksi PAN, dan Ishak Mekki dari Fraksi Partai Demokrat. ***