Mengenang Kebijakan Eks Menkeu Purbaya, Dari Suntikan Triliunan Rupiah Hingga Stres Jabatan

JAKARTA - Jabatan sebagai Bendahara Negara rupanya membawa beban fisik dan mental yang tidak main-main. Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja menyerahkan estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan kepada Suahasil Nazara di Istana Negara pada Senin (14/9/2026) pukul 15.30 WIB, membagikan pengalaman pribadinya mengurus keuangan republik ini selama satu tahun enam hari.

Sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025, Purbaya mengaku harus bekerja ekstra keras membangun kepercayaan publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Beban tersebut langsung memangkas bobot tubuhnya secara drastis.

"Paling gampang lihat berat badan saya, kan? Pas jadi menteri saya 102 kilogram. Sekarang 97, 98. Terus sudah pulih. Terus sampai 88. Berarti kerjanya memang berat, ya," kisahnya saat refleksi satu tahun jabatan di Jakarta pada Selasa (8/9/2026).

Kendati tubuhnya terkuras, ia tak menampik adanya kepuasan intelektual. Berbekal gelar Ph.D bidang ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, ia merasa kursi menteri adalah laboratorium nyata. "Kalau sukanya di sini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan. Itu paling menarik adalah ketika saya menguji teori-teori di lapangan langsung," tambahnya.

Salah satu teori yang ia eksekusi adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke Himbara. Kebijakan ini dirancang demi menyuntik likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit perbankan menuju target dua digit. Keputusan ini dilatarbelakangi data Bank Indonesia (BI) bulan September 2025 yang mencatat pertumbuhan kredit hanya 7,7 persen, bergerak sangat lambat dari posisi 7,56 persen pada Agustus 2025.

Sosok kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 ini memiliki rekam jejak yang terbilang unik karena ia mengawali pendidikan sebagai sarjana Teknik Elektro dari ITB. Perjalanan profesionalnya baru bergeser ke ranah finansial pada tahun 2000, ketika di usia 36 tahun ia menjabat Senior Economist di Danareksa Research Institute, anak usaha PT Danareksa (Persero). Lima tahun berselang, ia naik kelas menjadi Chief Economist dan dipercaya sebagai Direktur PT Danareksa Sekuritas hingga 2008. Saat itu ia juga menjadi Komisaris PT Danareksa Investment Management dan memiliki lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek dari Bapepam-LK (kini OJK).

Di birokrasi, Purbaya telah malang melintang melayani dua presiden. Di era Susilo Bambang Yudhoyono, ia menjadi Staf Khusus Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Masuk era Joko Widodo, ia menjabat Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis KSP pada Maret 2015. Kariernya berlanjut mengikuti Luhut Binsar Pandjaitan ke Kemenko Maritim pada 2016, dan diangkat menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves pada 21 Mei 2018. Puncak pengabdiannya sebelum menjadi Menkeu adalah ketika ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS pada 3 September 2020, tepat sehari setelah masa jabatan Halim Alamsyah berakhir.***