Penambahan Wamen Picu Persaingan, Pengamat Desak Perombakan Tim Ekonomi Prabowo

JAKARTA - Harapan untuk mempercepat kerja birokrasi melalui penambahan jabatan wakil menteri (wamen) di kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai meleset dari sasaran. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menyoroti adanya persaingan dan tumpang tindih kewenangan antara menteri dan wakil menteri di lapangan.

Menurutnya, strategi menambah pejabat urung menyelesaikan lambatnya kinerja instansi pemerintah. Hal ini justru memicu persoalan baru di internal kementerian terkait pembagian tugas operasional.

"Terus munculnya jabatan wamen itu bukannya memperlancar, jadi Prabowo ini kayaknya salah hitung. Dulunya kan harapannya banyak wamen itu akan mengambil alih semua yang terkait dengan birokrasi di lapangan, tetapi yang terjadi malah ada semacam persaingan," sebut Trubus di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Selain menyoroti efektivitas wamen, Trubus juga menilai reformasi melalui Kementerian Dalam Negeri belum cukup kuat untuk mendorong pemerintah daerah agar berbenah. Ia menyebut kebijakan sekelas surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak akan berdampak besar tanpa intervensi langsung dari Kepala Negara.

Tantangan Merombak Lingkaran Ekonomi

Percepatan program pemerintah juga dinilai terhambat oleh posisi-posisi menteri yang berlatar belakang partai politik, seperti Bahlil, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Trubus mempertanyakan keberanian Presiden untuk melakukan penyegaran di tingkat elite tersebut, termasuk merombak Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut.

"Butuh keberanian tinggi karena masalahnya ketika dia mencopot, oke lah sekelas Purbaya enggak masalah, tapi ketika dia mencopot orang-orang parpol, mencopot Bahlil kan enggak berani. Harusnya termasuk DEN itu dicopot juga, diganti juga, tim ekonomi itu," tegasnya.

Birokrasi Tidak Dukung Kebijakan Publik

Kondisi tumpang tindih ini makin kentara ketika berbagai program strategis tidak dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota melalui akun media sosialnya menyatakan bahwa struktur birokrasi di bawah level direksi sering kali tidak mendukung kebijakan Presiden.

Ia mencontohkan distribusi komoditas penting seperti gas melon, beras SPHP, pupuk, dan Minyakita yang masih mandek akibat ego sektoral birokrasi.

"Kita sudah melakukan diskusi langsung dengan pihak-pihak terkait. Tetapi kita lihat bahwa di level bawah, tidak mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan Presiden. Jangan semua permasalahan dilempar ke presiden, seolah-olah presiden yang harus menyelesaikan semua masalah," urainya. ***