Demokrasi Terancam Dibajak, Prabowo Ingatkan Bahaya Manuver Kekuatan Ekonomi Besar
![]() |
| Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri perayaan HUT ke-28 PAN di JICC, Jakarta, Jumat (18/9/2026). |
JAKARTA - Cita-cita reformasi dan sistem demokrasi menghadapi kerentanan tinggi dari manuver kelompok pemilik modal besar. Presiden Prabowo Subianto membedah bagaimana kekuatan uang, khususnya yang berasal dari sumber tidak sah, berpotensi digunakan untuk membajak jalannya negara.
Agenda Puncak Perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam, menjadi panggung bagi Prabowo untuk memaparkan potensi ancaman tersebut.
Upaya Membeli Kedaulatan Negara
Prabowo mengingatkan masyarakat dan para pelaku politik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap intervensi pemodal besar dalam sistem ketatanegaraan. Menurutnya, kekuatan uang yang berlimpah bisa menjadi instrumen untuk menguasai kebijakan.
"Saudara-saudara, tapi kita harus hati-hati bahwa demokrasi bisa dibajak. Demokrasi bisa dibeli. Oleh mereka-mereka yang punya kekuatan ekonomi besar, mereka-mereka yang punya uang banyak, dan terutama mereka-mereka yang uangnya didapat dengan cara tidak halal. Alias mereka mau membajak demokrasi kita," terangnya.
Mengincar Pucuk Pimpinan dan Aparat Hukum
Untuk memuluskan aksinya, kelompok ini tidak ragu membidik figur-figur sentral di pemerintahan maupun peradilan. Penyuapan menjadi jalan pintas yang mereka pilih.
"Mereka mau menyogok tokoh-tokoh politik kita. Mereka mau membelinya, nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok jenderal, nyogok menteri, mereka mau nyogok presiden," urainya lebih lanjut.
Meski memberikan gambaran yang jelas mengenai target operasi penyuapan, tidak ada satu pun nama individu atau korporasi yang diungkapkan ke publik.
Invasi Pikiran Menggunakan Pasukan Siber
Di luar metode konvensional seperti penyuapan, Prabowo juga menyoroti penggunaan cara-cara modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Kelompok berduit ini dinilai turut membiayai pasukan siber untuk mengganggu stabilitas suatu negara, sebuah pola yang ia sebut sebagai bentuk perang masa kini.
"Tapi ini bahaya yang dialami banyak negara. Jadi ini adalah termasuk perang. Perang sekarang tidak perlu dengan kirim pasukan banyak," tandasnya.
Sebagai gantinya, ruang media sosial dipenuhi oleh pasukan pendengung dan sistem otomatisasi yang dirancang untuk mendistribusikan fitnah ke tengah masyarakat.
"Dengan uang, mereka memelihara apa itu algoritma, pakai buzzer-buzzer, robot-robot, anak-anak kita, bapak-bapak kita, rakyat kita dirusak," pungkasnya memberikan peringatan keras kepada kader PAN untuk terus menjaga kemurnian sistem demokrasi.***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | inilah.com |
| Kategori | : | Nasional, DKI Jakarta |













