Advokasi KWJK Tuai Hasil, Ratusan Rakyat Miskin Bisa Kembali Terima Bansos

 

Dalam audiensi resmi dengan pimpinan Kemensos pada Senin (21/9), Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menemui perwakilan KWJK untuk membahas persoalan ketidaksesuaian data dan penyaluran Bansos. Pertemuan turut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto beserta jajaran pejabat Kemensos.

 

Dalam proses pemadanan, data yang dihimpun melalui posko-posko warga KWJK sebelumnya berjumlah sekitar 4.600 data. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan data ganda, jumlahnya menjadi sekitar 2.900 keluarga. 

 

"Dari jumlah itu 406 data keluarga yang berada pada desil 1 hingga 4 akan diproses untuk pembukaan rekening penyaluran Bansos," kata Marlo, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/9/2026).

 

Marlo memaparkan, untuk data lainnya masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut karena terdapat ketidaksesuaian kategori desil maupun persoalan administrasi lainnya.

 

"Perbaikan dan pengusulan desil penerima Bansos ini terus kita lakukan sinkronisasi. Sehingga, semua warga miskin betul-betul bisa mendapatkan haknya dan bantuan ini harus tepat sasaran," tegasnya.

 

Marlo menyebut, KWJK mendorong Kemensos tidak hanya mengandalkan sistem pendataan digital dalam menyelesaikan persoalan Bansos. 

 

"Verifikasi secara langsung di lingkungan tempat tinggal warga diperlukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual," terangnya.

 

Ia berharap, Gus Ipul dan Agus Jabo bisa jauh lebih akomodatif dan bersedia hadir langsung di perkampungan warga, seperti di rumah-rumah susun dan permukiman padat. 

 

"Jangan hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, tapi datang dan lihat langsung penderitaan rakyat. Kami senang Pak menteri dan wamen menyatakan kesiapannya untuk melakukan kunjungan lapangan serta bertemu langsung dengan warga dan pengurus RT/RW di sejumlah posko basis KWJK," bebernya.

 

Sementara itu, Juru Bicara KWJK, Dea Melrisa menambahkan, terkait data warga yang terindikasi terkait judi online (Judol) kategori tersebut tidak seharusnya langsung dianggap bersalah tanpa dilakukan pemeriksaan dan pemutakhiran data di lapangan.

 

"Selama ini, ketika keluarga yang terindikasi Judol mau melapor dan meminta kejelasan ke kelurahan, beberapa kelurahan justru tidak memberikan solusi sama sekali. Mereka langsung menjustifikasi seolah-olah warga pasti bersalah tanpa ada cross-check atau pemutakhiran ulang ke rumah warga. Padahal, banyak dari mereka yang menjadi korban pencurian identitas," bebernya.

 

Sekretaris Jenderal KWJK Iswadi Gombloh menuturkan, hasil temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat persoalan administrasi dan pendataan yang perlu ditindaklanjuti.

 

KWJK selanjutnya berencana memperluas posko advokasi di berbagai wilayah Jakarta. Posko tersebut tidak hanya menangani persoalan desil dan bansos, tetapi juga membuka pengaduan terkait pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), jaminan kesehatan melalui BPJS PBI dan pembebasan biaya rumah sakit, hingga persoalan penggusuran dan penataan permukiman.

 

"Sebagai tindak lanjut, KWJK juga akan menggelar rapat akbar warga di sejumlah kampung basis di Jakarta. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menyosialisasikan hasil audiensi dengan Kemensos, menampung aduan baru terkait data bansos, serta mendorong pemutakhiran data berdasarkan kondisi warga di lapangan," imbuhnya.

 

Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menjelaskan, pemadanan data bukan hanya untuk menentukan desil, tetapi juga menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap keluarga. 

 

Ia menyampaikan, data yang sudah sesuai akan ditindaklanjuti melalui program perlindungan sosial, baik dari Kemensos, kementerian dan lembaga lain, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

 

"Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya," jelasnya.

 

Gus Ipul mengapresiasi inisiatif KWJK dalam mengumpulkan data langsung dari masyarakat. Sebab, informasi tersebut sangat membantu pemerintah memperbaiki data sekaligus menentukan program yang dibutuhkan keluarga.

 

"Ini bentuk partisipasi yang nyata dan tentu kita apresiasi," pungkasnya. ***