Rincian Gaji Penasihat Negara Capai Rp76,5 Juta, 'Hanya Satu Penerima Manfaat'

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan mengalir sebesar Rp1,989 miliar setiap bulannya untuk membayar hak keuangan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto baru saja melantik puluhan tokoh nasional tersebut di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Alokasi dana ini diatur langsung melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2026 yang telah ditetapkan semenjak 27 Maret 2026. Merujuk aturan tersebut, setiap ketua dan anggota berhak membawa pulang Rp76,5 juta per bulan. Mereka juga mendapatkan berbagai fasilitas tambahan yang setara dengan menteri.

Pembayaran hak keuangan ini dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan dan akan dihentikan secara otomatis apabila pejabat bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari posisinya.

Tugas utama para tokoh ini berpusat pada pemberian masukan strategis bagi kepala negara. "Jadi tugas kami memang khusus dengan satu penerima manfaat, yaitu Presiden. Tugas kami adalah memberikan masukan, pertimbangan kepada Presiden," tegas Ketua Wantimpres, Pratikno.

Beragamnya latar belakang anggota menjadi modal penting bagi lembaga ini. "Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman, menyampaikan pertimbangan kepada Presiden," tambahnya.

Keberagaman pengetahuan dari tokoh agama hingga pakar hukum diyakini memperkaya saran yang diberikan, sebagaimana dimandatkan undang-undang. Berikut rincian 26 anggota Wantimpres yang dilantik:

1. Pratikno (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2024-2026, Menteri Sekretaris Negara 2014-2024)
2. Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2019-2024)
3. Muhammad Qodari (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah 2026)
4. Shinta Nuriyah Wahid (Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid)
5. Muhammad Quraish Shihab (Menteri Agama 1998)
6. Agum Gumelar (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2018-2019, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan 2001)
7. Budi Gunawan (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2024-2025, Kepala Badan Intelijen Negara 2016-2024)
8. Chairul Tanjung (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2024)
9. Salim Segaf Aljufri (Menteri Sosial 2009-2014, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera 2015-2025)
10. Anwar Iskandar (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 2023-sekarang)
11. Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2010-2021)
12. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2021-2026)
13. Philip Kuncoro Wijaya (Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia)
14. Budi Tanuwibowo (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia)
15. Ida Bagus Purwalaksana (Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan 2019-2022)
16. Soekarwo (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024)
17. Jusuf Hamka (Pemilik perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP))
18. Tahir (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024)
19. Jusuf Wanandi (Senior Fellow dan co-founder Centre for Strategic and International Studies)
20. Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate)
21. Rocky Gerung (Pendiri Setara Institute)
22. Mohamad Hatta (Ketua Dewan Etik Partai Golkar)
23. Bambang Soesatyo (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019-2024)
24. Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi 2018-2020 dan 2023)
25. Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan 2014-2016, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2016-2019)
26. Jacky Manuputty (Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia).***