Home > Berita > Politik

Politik

Soal Pemantapan Pancasila, Ketua MPR: Ide Presiden Jokowi Cemerlang, Kita Wajib Dukung
BATAM - Wacana pembentukan Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPIP) yang kedudukannya di bawah langsung Presiden Jokowi menjadi topik hangat dalam beberapa hari ini, bahkan para pimpinan MPR juga mengaku gembira dan setuju.
Soal Penambahan Pimpinan DPR/MPR, Zulkifli Hasan: Untuk Kemajuan Bersama Kita Setuju
BATAM - Soal penambahan jatah pimpinan DPR dan MPR yang diajukan Fraksi PDIP, menurut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, merupakan usulan yang wajar dan masuk diakal.
Soal PKI dan Isu Pekerja Aseng, Zulkifli Hasan: Kalau Ada Bukti Laporkan, Jangan Nyalahin Presiden Terus!
BATAM - Kekisruhan soal tenaga asing dari China yang sedang ramai diperbincangkan, Ketua MPR Zulkifli Hasan menganggap hanya isu yang sengaja digulirkan untuk perkeruh suasana.
Kasus Penistaan Agama
Ahok Sebut Disidang karena Tekanan Massa, Ini Jawaban Majelis Hakim
JAKARTA - Terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam eksepsinya (nota keberatannya) menyebutkan dirinya disidang karena tekanan massa atau trial by the mob. Tuduhan Ahok tersebut dibantah tegas majelis hakim.
Buka Munas Syabab Hidayatullah di Batam, Zulkifli Hasan: Dibanding Timur Tengah, Indonesia Masih Paling Nyaman
BATAM - Pada saat membuka Musyawarah Nasional VI Syabab Hidyatullah di Pondok Pesantren Hidayatullah Batam, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali tegas menyampaikan betapa pentingnya menjaga keutuhan NKRI.
Blusukan ke Batam, Ketua MPR RI Buka Munas VI Syabab Hidayatullah 2016
BATAM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, hari ini dijadwalkan akan menghadiri beberapa acara di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang salah satunya adalah membuka Musyawarah Nasional VI Syabab Hidyatullah 2016 di Pondok Pesantren Hidayatullah.
Belum Juga Berhentikan Ahok, Mendagri Dinilai Mengada-ada
JAKARTA - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Mohammad Syaiful Jihad heran kenapa Mendagri Tjahjo Kumolo belum juga memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Padahal, hal itu merupakan amanat dari UU Pemerintahan Daerah.
Besok Ahok Kembali Disidang, Wakil Ketua MPR: Yang Tak Mau Penista Agama Dipenjara, Berarti Ingin NKRI Kacau
JAKARTA - Terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok, yang akan kembali disidangkan esok, Selasa (27/12/2016). Menurut Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, hukum harus benar-benar ditegakkan.
Wakil Ketua MPR Apresiasi Sikap Pemerintah Indonesia Dukung Resolusi DK PBB
TANGERANG SELATAN - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengaku senang dan bahagia, saat Dewan Keamanan PBB resmi mengeluarkan resolusi yang menuntut Israel menghentikan seluruh proyek pemukiman ilegal di tanah Palestina yang diduduki.
Pengamat: Sudah Tepat Hanura Bajak Oso

Pengamat: Sudah Tepat Hanura 'Bajak' Oso

Senin, 26 Desember 2016 11:31 WIB
JAKARTA - Pengamat Politik, Maksimus Ramses Lalongkoe, menilai, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), sudah tepat 'membajak' Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi Ketua Umum Hanura menggantikan posisi Wiranto yang mundur sebagai Ketua Umum.
Wakil Ketua MPR: Jika Penista Agama Dibiarkan, Akan Muncul Penista-penista Lainnya
JAKARTA - Terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok, menurut Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, hukum harus benar-benar ditegakkan.
Program E-KTP, Hidayat Nur Wahid: Jangan Kecolongan Lagi, Prioritaskan yang Bisa Bahasa Indonesia dan Daerah
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, kembali mengingatkan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memprioritaskan program E-KTP kepada warga masyarakat asli Indonesia.
Hidayat Nur Wahid: Umat Islam harus Tampil Terdepan Membendung Bangkitnya Paham Komunis di Indonesia
TANGERANG SELATAN- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, kembali mengingatkan warga masyarakat Banten, untuk tidak melupakan para tokoh dari Banten yang sudah memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia. Warga Banten yang mayoritas umat Islam juga diminta untuk menjadi garda terdepan dalam membendung paham komunis.
Sosialisasi Empat Pilar MPR, Hidayat Nur Wahid Blusukan di Tangerang Selatan
TANGERANG SELATAN - Dalam rangka sosialisasi "Empat Pilar MPR", Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, kembali blusukan menemui masyarakat dari berbagai komunitas di Desa Bambu Apus, Pamulang Tangerang Selatan Banten, Senin (26/12/2016).
Terkait Kasus Makar, Pengusaha PO Bus Bakal Diperiksa Polda Metro, Lemkapi: Kalau Terindikasi, Wajib Diproses!
JAKARTA - Pengusaha PO NPM Mananti Jaya bernama Angga akan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus makar dalam aksi ‘Super Damai 212’ yang berlangsung beberapa minggu lalu.
Diikuti 100 Orang, DPC PKB Inhil Gelar Pendidikan Kader Pertama
TEMBILAHAN- Sebanyak 100 orang yang terdiri dari 60 anggota setiap kecamatan dan 40 orang para simpatisan mengikuti Pendidikan Kader Pertama (PKP) yang dilaksanakan oleh DPC PKB Inhil di Hotel Harmoni Tembilahan, Minggu (25/12/2016).
Soal Penjelasan TKA China ke Indonesia, Hidayat Nur Wahid: Langkah Presiden Sudah Tepat dan Kita Apresiasi
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo mengklarifikasi berita mengenai serbuan jutaan tenaga kerja asing (TKA) asal China menuai apresiasi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
Densus 88 Hari Ini Bongkar Jaringan Teroris, Setya Novanto: Polri Kita Number One
JAKARTA - Ketua DPR RI, Setya Novanto, memuji kinerja Polri dalam membongkar jaringan teroris di Indonesia. Hal itu ia ungkapkan kepada GoNews.co, Minggu (25/12/2016) melalui pesan elektroniknya.
Pekerja Ilegal Banjiri Indonesia, Firman Soebagyo Minta Sistem POA Diberlakukan Kembali
JAKARTA - Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo menilai makin maraknya pekerja ilegal asing di Indonesia disebabkan karena lemahnya fungsi pengawasan terhadap orang asing oleh aparat kepolisian. Selain itu, POA (Pengawasan Orang Asing) oleh pihak kepolisian tidak diberlakukan lagi.
Komite Malang Peduli Daerah (KMPD) Desak Pemerintah Bebaskan 14 Warga dan Utamakan Pekerja Lokal di Maluku
MALANG - Kondisi nagara Indoneisa saat ini dianggap berada pada keadaan yang tidak baik, sehingga mengakibatkan keresahan pada lapisan masyarakat. Akhir-akhir ini masyarakat banyak di sediakan dan disuguhkan oleh perkembangan kondisi negeri yang sangat tidak stabil dari tataran politik hingga basis ekonomi kerakyatan.
Soal Jutaan TKA China dan Jokowi PKI, Mendagri Minta Masyarakat Jangan Terpengaruh: Siapa Aktor Penebar Isu Ini, Kita Sudah Tahu
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan pemberitaan bohong di media sosial.
Tepis Tuduhan TKA China Banjiri Indonesia
Akui Ada TKA Ilegal, Menaker: Tapi Isu TKA China Itu Politis
JAKARTA - Isu maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia cukup meresahkan masyarakat. Meski diakui TKA ilegal itu masih ada, tetapi isu TKA China itu dinilai politis."Saya tidak pernah bilang tidak ada TKA China. Saya juga tidak pernah bilang tidak ada TKA ilegal. Tapi saya menolak istilah yang digunakan untuk framing isu TKA China. Misalnya istilah serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya yang jelas melebih-lebihkan dan membesar-besarkan. Padahal faktanya nggak begitu. Jelas terlihat framing politiknya," ujar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri seperti dikutip GoNews.codari detikcom, Jumat (23/12/2016).
Garda Bangsa Gelar Aksi Sosial Santuni Anak Panti Asuhan Ar Rahim Pekanbaru
PEKANBARU - Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa atau Garda Bangsa yang merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau menggelar aksi sosial dengan menyambangi anak Panti Asuhan Ar Rahim di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Simpangbaru, Tampan, Pekanbaru, Jumat (23/12/2016).
Panwaslih Kota Pekanbaru Gandeng Pemilih Pemula dan Ormas Awasi Pilwako 2017
PEKANBARU - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Pekanbaru menggelar sosialisasi dan tatap muka dengan organisasi masyarakat (Ormas), media massa dan pemilih pemula dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwako) Pekanbaru 15 Februari 2017, Jumat (23/12/2016).
Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo: Peran Fungsi DPRD Harus Diperkuat Melalui Revisi UU MD3
JAKARTA,– Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai pentingnya peran dan fungsi DPRD diperkuat melalui revisi Undang-undang MD3. Hal itu disampaikan oleh Firman saat menerima rombongan DPRD Kabupatenm Pati, Jawa Tengah di ruang rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/12/2016) kemarin.
Ini Pandangan MPR Terkait Rencana Pembentukan Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP)
JAKARTA - Fraksi PPP MPR RI mendukung penuh rencana pembentukan UKP PIP oleh Presiden Joko Widodo melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Secara filosofis, yuridis dan sosiologis, keberaadaan lembaga tersebut sangat relevan di tengah kondisi kebangsaan dan kenegaraan saat ini.
Banyak Warga Asing Salahgunakan Visa, DPR Meminta pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengevaluasi dan menghentikan kebijakan bebas visa bagi WNA ke Indonesia. Pasalnya, kebijakan itu dinilai telah menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Apalagi, pada hari-hari belakangan ini semakin banyak TKA yang menyalahgunakan visa masuk tersebut untuk bekerja.
Kata Oesman Sapta, Harga Semen di Papua Akan Segera Turun
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta percaya harga semen di wilayah Provinsi Papua akan segera turun. Meskipun penurunan harganya tidak serta merta seperti diwilayah jawa, hingga mencapai sebesar Rp. 60.000/sak. Namun masyarakat Papua akan segera menikmati harga baru, dan tidak semahal saat ini, mencapai Rp. 800 ribu-Rp 1 juta/sak.
Komisi XI DPR: Jangan Lagi Gaduh, Desain Uang Rupiah Baru Simbol Pemersatu NKRI
JAKARTA - Kabar yang beredar di media sosial menuding uang Rupiah baru mirip dengan uang kertas Yuan Cina. Menanggapi tudingan itu, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membantahnya.
Soal Fatwa MUI, Hidayat Nur Wahid: Toleransi itu Saling Menghormati dan Menghargai
JAKARTA - Menyinggung soal Fatwa MUI yang mengeluarkan larangan bagi umat Islam untuk mengenakan atribut natal, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dirinya sepakat dengan apa yang dilakukan MUI.
wwwwww