Akhiri Ketidakadilan, Duterte Desak Kongres Filipina Kabulkan UU Otonomi Daerah Muslim

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkeinginan mengakhiri ketidakadilan terhadap Muslim Mindanao. Karena itu, hari ini Duterte mendesak Kongres Filipina untuk mengabulkan undang-undang otonomi khusus untuk daerah berpenduduk muslim.

Jika tidak, kata dia, maka kelompok pemberontak akan mengabaikan proses perdamaian dan mengangkat senjata lagi melawan pemerintah.

Kelompok pemberontak muslim terbesar Barisan Pembebasan Islam Moro (MILF) menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah pada 2014 setelah berkonflik selama 50 tahun yang menewaskan 120 ribu orang dan membuat dua juta warga mengungsi.

Inti dari kesepakatan itu adalah dibuatnya undang-undang dasar Bangsamoro (BBL) yang akan mengamanatkan wilayah otonomi di kawasan Mindanao untuk memberi hak politik dan ekonomi lebih kepada daerah itu. Duterte mendukung undang-undang ini.

''Saya meminta semua pihak memahami, sudah saatnya ketidakadilan yang mereka alami selama ini diakhiri,'' kata Duterte, seperti dilansir laman Channel News Asia, Kamis (18/1).

''Kalau BBL tidak dikabulkan maka bakal ada perang di Mindanao,'' ujar Duterte.

Dia mengaku tidak bisa mengendalikan kelompok pemberontak jika mereka kembali mengangkat senjata dan menuntut kemerdekaan di selatan Filipina.

MILF menentang kelompok Islam ekstremis dan bekerja sama dengan pasukan pemerintah untuk memerangi faksi radikal Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro yang sudah bersumpah setia kepada kelompok militan ISIS.

Duterte ingin BBL diloloskan sebelum Kongres fokus untuk mengubah konstitusi ke sistem federal.***