Memalukan, Anggota Fraksi PSI Lemparkan Dokumen RAPBD ke Lantai Saat Rapat, Mengaku Spontanitas

SURABAYA - Tindakan memalukan dipertontonkan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Surabaya, Alfian Limardi, saat rapat pembahasan RAPBD Surabaya 2020 di kantor DPRD Surabaya, Senin (4/11) lalu.

Dikutip dari republika.co.id, dalam sidang yang dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya M Fikser dan para anggota DPRD Surabaya itu, Alfian melemparkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran RAPBD Surabaya 2020 ke lantai.

Alfian Limardi mengaku bersalah dan meminta maaf atas tindakannya yang tidak beretika itu. Ia mengaku tak bisa menahan emosi saat itu.

''Saya minta maaf kepada Pak Fikser (Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya, M Fikser) dan seluruh anggota DPRD Surabaya. Semoga ke depan komunikasi dan hubungan baik terus terjalin,'' kata Limardi melalui siaran pers, Ahad (10/11).

Alfian mengaku sebagai anggota DPRD Surabaya yang baru, masih perlu banyak belajar. Menurut dia, pelembaran dokumen Rencana Kerja dan Anggaran RAPBD Surabaya di hadapan Fikser pada saat pembahasan RAPBD Surabaya 2020 di Komisi B DPRD Surabaya,Senin (4/11), itu murni spontanitas.

''Saya berjanji akan terus belajar termasuk menahan emosi dan tata cara berkomunikasi di ruang publik,'' ujarnya.

Sebelumnya, saat pembahasan RAPBD, Alfian sempat memertanyakan adanya angka dalam RKA Diskominfo Surabaya yang loncat. Hal itu yang kemudian melandasinya melemparkan dokomen RAK RAPBD ke lantai.

''Saat saya tanyakan mereka sempat kaget juga. Saya protes secara spontan. Wajar dong saya tanyakan selaku dewan, ini kan uang rakyat. Tapi uda dijelaskan dan sudah jelas. Untuk berikutnya kami meminta PPN-nya ditampilkan sehingga jelas,'' katanya.

Fikser sebelumnya sempat membenarkan kejadian itu terjadi. Menurut dia, kejadian tersebut cukup memalukan bagi anggota DPRD Surabaya yang merupakan mitra Pemkot dalam pembahasan RAPBD. ''Saya kecewa tapi, saya sudah memaafkan,'' katanya.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwiyono, sebelumnya, mengatakan anggota dewan semestinya bertindak sopan dalam menyampaikan pendapat atau tanggapan. Hal itu sudah diatur dalam Tata Tertib DPRD Surabaya bahwa seorang anggota dewan dalam menyampaikan pendapatnya harus sopan dan tertib.

''Anggota dewan memang harus kritis, tapi bukan berarti boleh marah-marah sekenanya. Tetap ada tatanannya. Ada aturannya,'' ujarnya.***