Loading...    
           

Menteri PANRB Kembali Tegaskan, Pemda Dilarang Terima Honorer, Bila Membandel Disanksi

Menteri PANRB Kembali Tegaskan, Pemda Dilarang Terima Honorer, Bila Membandel Disanksi
Menteri PANRB Syafruddin. (int)
Rabu, 21 Agustus 2019 15:00 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin kembali menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) dilarang menerima honorer (pegawai honor).

Dikutip dari liputan6.com, diingatkan Syafruddin, bagi Pemda yang membandel akan dikenakan sanksi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

''Pemda tidak boleh lagi merekrut honorer nanti di kasih sanski oleh Mendagri,'' kata dia, usai Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Dia mengatakan terkait tenaga honorer yang belum diangkat nantinya akan difasilitasi untuk mengikuti rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

''Kemudian sisa, kita masih punya data yang akurat sisa yang 15 tahun, 10 tahun tenaga honorer, tetap akan diberikan ruang melalui P3K,'' ujar dia.

Selain itu, pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas ASN, terutama dari segi jenjang pendidikan. Sebab hampir separuh ASN Indonesia belum mengantongi ijazah S1.

''Kemudian karena ASN sekarang harus S1 tadi sudah saya sampaikan, 50 persen sudah sarjana, 50 persen belum, maka tugas negara untuk yang sisanya itu gimana caranya bisa di S1 kan, nanti kita atur formulasinya,'' tandasnya.

Selesai di 2023

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, pemerintah menargetkan masalah pegawai honorer selesai pada 2023. Diharapkan, pada tahun itu tidak ada lagi pegawai berstatus honorer.

''Menurut PP 49 (PP 49 Tahun 2018) harus sudah selesai 2023 masalah honorer,'' ujarnya dikutip Jawapos.com, Sabtu 10 Agustus 2019 .

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN di Indonesia hanya terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK. Untuk itu, dalam perekrutan PPPK saat ini, honorer mendapat prioritas. Apalagi untuk pos-pos seperti tenaga pendidikan dan kesehatan.

Bisa Diisi Kalangan Profesional

Meski begitu, kata Ridwan, PPPK tak berarti sepenuhnya untuk honorer. Sebagaimana rumusannya, PPPK bisa diisi kalangan profesional.

''Jangan di PPPK honorer merasa sebagai satu-satunya unsur yang berhak,'' jelasnya.

Menurut Ridwan, semua bergantung pada kebutuhan. Sebagai contoh, jika membutuhkan dokter spesialis di posisi PPPK, instansi pemerintah daerah tetap harus merekrut dari profesional. Namun, jika yang dibutuhkan tenaga biasa, honorer bisa diprioritaskan.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:SerbaSerbi

       
        Loading...    
           
GoNews Remaja Bunuh dan Bakar Pacar karena Cemburu, Berhubungan Intim Sebelum Dicekik
GoNews Kirim Foto Bugil karena Tergiur Gaji Rp5 Juta, 3 Wanita di Jatim Jadi Korban Pemerasan Siswa SMA
GoNews Semua Sekolah di Penang Diliburkan Akibat Asap Kiriman Sumatera
GoNews Terkait Revisi UU KPK, Laode Sebut Menkumham Berbohong Telah Diskusi dengan Dirinya dan Agus Rahardjo
GoNews Pingsan Usai Disuntikkan Vitamin C, Wanita Muda Digauli Pria Baru Dikenalnya di Rumah Kakak Pelaku
GoNews Direktur KPK: Embahnya Korupsi Itu Parpol di DPR karena Miliki 2 Kewenangan
GoNews Pengamat Militer Sebut Indonesia Berpotensi Jadi Negara Polisi, Begini Penjelasannya
GoNews Kivlan Zen Dirawat di RSPAD, Menhan Minta Dibebaskan Dulu
GoNews PT Pelni Buka Lowongan Kerja, Ini 10 Posisi yang Ditawarkan dan Tata Cara Pendaftarannya
GoNews Setelah Diprotes, Kemendag Akan Tambahkan Pasal Wajib Halal Daging Impor dalam Permendag 29/2019
GoNews Orangtua Tak Mampu Beli Susu, Bayi Perempuan di Polman Minum Kopi Tubruk 5 Gelas Sehari, Begini Kondisinya
GoNews Terobos Kobaran Api Selamatkan Kakeknya, Bocah 6 Tahun Tewas Terbakar, Negara Berikan Medali Keberanian
GoNews 8 Tewas Akibat Bus Tabrak Truk Tangki di Lintas Sumatera, Ini Identitas Korban
GoNews Polisi Tertelungkup di Atas Kap Mobil dan Terseret 200 Meter, Ini Penjelasan Polda Metro
GoNews Asap Kiriman Indonesia Liburkan 500 Sekolah di Malaysia
GoNews Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Meninggal dalam Status Terpidana Korupsi
GoNews Tak Punya Ongkos Pulang ke Rumah, Siswa MTs Numpang Truk Tanah, Tergelincir Saat Naik dan Tergilas Ban
GoNews Kenal Lewat Medsos, Ketemu dan Main Ludo di Kamar Hotel, Wanita 24 Tahun Digilir dan Dirampok, 2 Pelaku Ditembak Polisi
wwwwww