Terkait Revisi UU KPK, Laode Sebut Menkumham Berbohong Telah Diskusi dengan Dirinya dan Agus Rahardjo

Terkait Revisi UU KPK, Laode Sebut Menkumham Berbohong Telah Diskusi dengan Dirinya dan Agus Rahardjo
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) didampingi Jubir KPK Febri Diansyah. (liputan6.com)
Rabu, 18 September 2019 11:34 WIB
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly mengaku telah berdiskusi dengan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait pembahasan revisi UU KPK. Namun pengakuan Yasonna tersebut dibantah Laode.

''Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut,'' kata Laode seperti dilansir Antara, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Laode juga menyebut Yasonna berbohong telah berdiskusi dengan dirinya dan Agus Rahardjo terkait pembahasan revisi UU KPK di kantor Kemenkumham pada Kamis 12 September 2019.

''Pak Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Jadi sebaiknya jujur saja,'' katanya.

Yasonna sebelumnya menyatakan bahwa ia sudah berdiskusi dengan Agus Rahardjo dan Laode M Syarif sekaligus membantah KPK tidak pernah dilibatkan dalam revisi UU tersebut.

''Adalah benar, saya dan Pak Agus Rahardjo ditemani Pak Pahala Nainggolan dan Pak Rasamala Aritonang (Biro Hukum) pergi menemui Pak Laoly untuk meminta DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang disampaikan pemerintah kepada DPR, tapi Pak Laoly tidak memberikan DIM tersebut kepada kami,'' kata Laode.

Laode mengungkapkan, pihaknya sudah meminta Yasonna untuk membahas DIM tersebut dengan KPK sebelum pemerintah mengambil sikap akhir. Sebab detail DIM revisi UU KPK itu tidak pernah dibahas bersama lembaga antirasuah.

''Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 10 menitan tersebut, Pak Laoly juga mengatakan bahwa konsultasi publik tidak dibutuhkan lagi karena pemerintah telah mendapatkan masukan yang cukup,'' ungkap komisoner KPK itu.

Disahkan DPR

Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa, 17 September 2019.

Sejumlah perubahan dalam revisi UU KPK tersebut adalah: (1) kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, (2) seluruh pegawai KPK adalah ASN, (3) penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas, (4) kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden, (5) KPK berwenang melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:SerbaSerbi

wwwwww