Wakil Ketua DPR Fadli Zon Anggap Pemerintah Lambat Atasi Kekisruhan Transportasi Online

JAKARTA- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyebut pemerintah lambat menangani kisruh angkutan darat di Ibukota. Dimana beberapa waktu yang lalu, sampai menimbulkan kejolak dan turunya para pengemudi taxi di Jalanan.

"Pemerintah dalam hal ini lambat," tegas Fadli di Gedung DPR Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Menurutnya, pemerintah harus sudah bisa mengantisipasi konflik ini. Pasalnya keberadaan transportasi berbasis aplikasi online sudah beroperasi selang satu tahun terakhir. Pemerintah diminta tidak berusaha melawan laju perkembangan zaman.

"Transportasi online sudah hampir satu tahun. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara lain sudah diatur. Kita tidak bisa menolak kehendak zaman," kata Fadli.

Fadli Zon juga menyatakan, untuk mencegah kisruh, tugas pemerintah adalah mengatur dan memfasilitasi transportasi konvensional dan online.

"Yang diperlukan sekarang adalah pengaturan. Itu tugasnya pemerintah. Harusnya semua pihak didudukkan bersama. Dipanggil baik pengusaha transportasi konvensional maupun yang online," tukasnya.

Pemerintah bahkan diminta mencontoh managemen yang dilakukan negara lain terkait transportasi online. Pasalnya di Eropa dan Amerika moda transportasi jenis ini, juga sudah berkembang.

"Didudukkan semua stakeholder. Di sisi lihat bagaimana negara lain mengatur. Tinggal contoh saja yang lain. Saya yakin semuanya bisa diatur dengan baik," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, kisruh angkutan darat ini melahirkan protes lewat aksi dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD). PPAD meminta pemerintah menghentikan jasa transportasi berbasis aplikasi online (Grab dan Uber).

Aksi ini sontak menghasilkan reaksi dari pengendara transportasi online. Konflik ini sempat memanas dan berujung anarkis. ***