DPRD Sumbar: Sejauh Ini Perencanaan Bappeda Sebatas Penganggaran

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengungkap bahwa pemerataan pembangunan belum menjadi skala prioritas bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sejauh ini, Bappeda melakukan perencanaan pembangunan di 19 kabupaten/kota hanya berdasarkan penganggaran atas fungsi.

"Terkait perencanaan pembangunan, bidang pekerjaan umum dan urusan tata ruang memang sudah terlaksana dengan baik. Namun, pemerataan pembangunan belum menjadi perhatian. Inilah yang akan menjadi rekomendasi nantinya," kata anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Ismunandi Sofyan.

Dijelaskan Ismunandi, rekomendasi Komisi IV DPRD Sumbar kepada Bappeda untuk dapat melakukan pendataan program yang belum dapat diselesaikan dalam kurun wakti 2010-2015, yang mana kegiatan itu merupakan prioritas sesuai dengan RPJMD 2010-2015.

Sejauh ini, Bappeda telah menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015. Bappeda juga telah menghasilkan dokumen pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh dinas terkait.

Komisi IV juga merekomendasikan kesiapan dan pemahaman masyarakat akan mitigasi bencana. Dan daerah Sumbar adalah zona merah sebagai etalase bencana.

Ketua Pansus LKPj Saidal Masfiyuddin mengungkapkan, laporan komisi-komisi terhadap kajian LKPj yang telah dilakukan dengan beberapa mitra kerja bertujuan untuk memberikan catatan. Sehingga ada evaluasi untuk perbaikan kedepannya.
"Laporan komisi - komisi ini akan menjadi rekomendasi pansus terhadap LKPJ gebernur nantinya. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan kedepanya dalam pencapaian RPJMD 2016-2021, " sebutnya.

LKPj Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD 12 April 2016 lalu oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit. LKPj ini merupakan laporan terakhir kepala daerah dalam masa pelaksanaan RPJMD 2010-2015. (agb)