Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
Hukum
13 jam yang lalu
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
2
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
14 jam yang lalu
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
3
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
KOI
14 jam yang lalu
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
4
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
Umum
10 jam yang lalu
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
5
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
Umum
10 jam yang lalu
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
6
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Hukum
11 jam yang lalu
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Home  /  Berita  /  Badminton

Hukum Jadi Alat Kekuasaan, La Nyalla Dikorbankan

Hukum Jadi Alat Kekuasaan, La Nyalla Dikorbankan
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (istimewa)
Rabu, 01 Juni 2016 20:07 WIB
JAKARTA- Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur dinilai telah berbuat sewenang-wenang terhadap Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mataliti. Pasalnya, meski La Nyalla sudah menang dalam pra peradilan, Korps Adiyaksa itu tetap memaksakan mengeluarkan Sprindik baru dan kembali menetapkan La Nyalla sebagai tersangka.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku heran dengan proses peradilan terhadap kasus La Nyalla itu. Keheranannya itu karena dia menilai saat ini hukum sudah dijadikan alat kekuasaan.

"Saya juga heran, sistem hukum kita sekarang mengarah kemana. Ini menjadi alat kekuasaan, saya rasa sudah tidak benar. Ini sudah menginjak prinsip keadilan dan kemanusiaan. Tidak ada lagi hukum yang ditegakan, ini suatu preseden yang sangat buruk di Indonesia," sesalnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Anak buah Prabowo Subianto ini menilai ada pihak-pihak yang berusaha mempolitisasi kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Kadin Jatim untuk membeli saham perdana Bank Jatim dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana hibah Kadin Jatim dari Pemprov Jatim periode 2011 hingga 2014 itu.

"Saya rasa bisa saja begitu. Karena dia kan ketua umum PSSI yang terpilih oleh prosedur dan mekanisme yang benar. Kenapa kok pemerintah tidak mau mengakui itu," pungkasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.co
Kategori:Badminton, Olympic, Beladiri, DKI Jakarta, Jawa Timur
wwwwww