Fraksi PPP DPR: Perpanjangan Kapolri, Presiden Bisa Terbitkan Perppu

JAKARTA- Masa jabatan Kapolri Jenderan Badrodin Haiti bisa diperpanjang kembali karena per 24 Juni 2016 yang bersangkutan sudah masuk masa pensiun.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR Ri fraksi PPP Arsul Sani kepada GoNews Group, Selasa (14/06/2016) di Gedung DPR RI.

"Karena sampai saat ini Presiden belum mengajukan nama-nama calon pengganti Kapolri, jadi Presiden bisa menerbitkan Perppu soal perpanjangan," ujarnya.

Idealnya kata dia, di minggu ketiga bulan Juni ini DPR sudah menerima nama calon Kapolri. Sehingga DPR punya waktu leluasa. "Yang jelas jangan lebih dari bulan Juni, karena DPR dalam posisi yang sulit, 20 hari kerja dan akan berbenturan dengan lebaran Idul Fitri," tukasnya.

"Walaupun cuma libur lebaran, katakanlah cuma seminggu, tapi dalam peraktiknya sering molor juga. Itu yang buat tidak efektif," timpalnya lagi.

Jika sebelum bulan Juni Presiden sudah mengajukan nama-namanya, maka kata dia, Kapolri yang baru akan segera terpilih. "Itu kalau yang dilakukan Presiden adalah mengajukan nama Kapolri baru. Tapi kan kita belum tahu pilihannya Presiden. Apakah mengganti atau diperpanjang," tukasnya.

"Terkait perpanjangan masa jabatan Kapolri, menurut saya, bisa dengan menerbitkan Perppu, yang artinya memperpanjang usia pensiun. Atau menurut saya dengan cara memperpanjang masa dinas aktif, kalau itu dilakukan, dengan sendirinya belum pensiun," beber dia.

Menurutnya bukan masa jabatan Kapolrinya yang diperpanjang tapi masa dinas aktifnya yang diperpanjang.

"Caranya tidak menggunakan Perppu, di dalam uu kepolisian dan PP nomor 1 2003 itu. Seorang anggota polri yang mencapai umur 58, itu dapat diperpanjang masa dinas aktifnya. Hanya memang di dalam peraturan itu harus memenuhi kualifikasi tertentu. Pertanyaannya adalah, apakah kualifikasi yang disebutkan tersebut, seperti ahli penjinak bom, forensik dan lain sebagainya, apakah itu eksklusif hanya itu saja," jelasnya.***