Tarif Air NAik Sejak Mei 2017 lalu Tapi Pelayanan PDAM Tirtanadi Masih Buruk

MEDAN-Pasca naiknya tarif air sejak Mei 2017 lalu, pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi bukan malah membaik, tapi justru semakin mengecewakan.

Sementara alasan Direksi PDAM Tirtanadi menaikkan tarif air adalah untuk meningkatkan pelayanan ke pelanggan, air tidak keruh, tidak bau, tidak macet dan tidak netes.

"Namun faktanya, 4 bulan sejak kenaikan tarif air itu, justru air mati dan keruh sepekan terakhir di Kota Medan," ungkap Ketua Pengurus Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Sumut, Basir Hasibuan dalam keterangan persnya diterima wartawan.

"Di berbagai kesempatan, petinggi PDAM Tirtanadi kerap berjanji kepada masyarakat, khususnya Pemuda Muhammadiyah, kenaikan tarif akan berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan. Tapi, kondisi yang terjadi jangankan untuk jaminan kualitas untuk air minum, bahkan digunakan untuk mandi saja tidak layak," sambungnya.

Menurut Basir, jumlah keluhan dari pelanggan atau masyarakat pascakenaikan tarif air semakin bertambah, sehingga menyebabkan banyak pihak merasa geram.

Kebutuhan atas air bersih, lanjut Basir, merupakan kebutuhan mendasar warga negara yang harus dijamin oleh negara, dalam hal ini didelegasikan kepada Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

"Tentu Gubernur harus hadir menjamin ketersediaan air bersih melalui PDAM Tirtanadi yang harus mendahulukan fungsi sosialnya daripada kepentingan pribadi direksi dan dewan pengawas. Penyertaan modal yang diberikan Pemprov Sumut mendorong PDAM Tirtanadi untuk melayani pelanggan secara maksimal bukan malah digunakan menambah pundi-pundi penghasilan pegawai PDAM Tirtanadi," tegasnya.

Direksi PDAM Tirtanadi, kata Basir, sejak dilantik dianggap tidak memiliki kinerja ke arah yang lebih baik, bahkan evalusi yang dilakukan lebih buruk dibandingkan direksi sebelumnya.

Setali tiga uang, Dewan Pengawas (Dewas) pun dianggap mandul dalam melakukan pengawasan dan terkesan hanya makan gaji buta.

"Idealnya momentum ini harus digunakan Gubernur melakukan perombakan dengan mengganti Direksi PDAM Tirtanadi sebelum kondisi BUMD ini semakin terpuruk. Tidak ada alasan Gubernur mempertahankan Direksi PDAM Tirtanadi sekarang ini, karena PDAM Tirtanadi tidak butuh direksi yang arogan dan mencari kambing hitam, sedangkan kinerjanya 'nol besar' yang tidak punya daya inovasi, khususnya dirutnya," tandasnya.

Gubernur, kata Basir, tidak boleh membiarkan pelayanan PDAM Tirtanadi semakin buruk, karena nanti pelanggan atau masyarakat menganggap kegagalan Direksi PDAM Tirtanadi adalah kegagalan Gubernur.